Ia merasa bahwa penilaian kinerja aparatur mutlak berdasarkan aturan pemerintah pusat dan standar nasional, bukan berdasarkan keinginan pimpinan daerah.
“Masih banyak yang belum sesuai dengan sistem penilaian kinerja yang berlaku. Saya ingatkan, kinerja aparatur harus dinilai berdasarkan aturan, bukan berdasarkan keinginan pimpinan daerah,” imbuhnya.
Meski memberikan teguran, Siska mengapresiasi upaya percepatan yang dilakukan Pemkot Kendari secara keseluruhan. Sebelumnya, Kota Kendari sempat terlempar ke peringkat keenam dalam penilaian kinerja daerah, namun kini berhasil melonjak drastis ke peringkat kedua.
Rapat evaluasi ini diakhiri dengan penandatanganan perjanjian kinerja yang melibatkan Sekretaris Daerah, Asisten, Staf Ahli, Kepala OPD, hingga Camat se-Kota Kendari. Penandatanganan ini menjadi pakta integritas agar seluruh perangkat daerah mampu mencapai sisa target sebelum memasuki tahun kedua pemerintahan. (perdetik)
Tinggalkan Balasan