KENDARI, perdetiknews.com — Gerbong mutasi dan penyegaran birokrasi kembali bergerak di lingkungan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (Kanwil BPN) Provinsi Sulawesi Tenggara. Kepala Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Bombana, Tageli Lase, S.SiT., resmi dipromosikan untuk menduduki jabatan strategis baru sebagai Kepala Bidang Pengadaan Tanah dan Pengembangan pada Kanwil BPN Sulawesi Tenggara.
Guna mengisi kekosongan nakhoda di daerah tersebut, I Gde Beniyasa, S.Kom., S.ST., M.H., resmi dilantik dan diambil sumpah jabatan sebagai Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bombana yang baru.
Prosesi pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan ini dipimpin langsung oleh Kepala Kanwil BPN Sultra. Rotasi kepemimpinan ini merupakan bagian dari komitmen institusi dalam melakukan penyegaran organisasi serta mengoptimalkan kinerja pelayanan publik, khususnya di sektor reforma agraria dan pengadaan tanah bagi pembangunan demi kepentingan umum di wilayah Sulawesi Tenggara.
Tageli Lase yang dinilai sukses memimpin kedinasan di Bombana kini diberi tanggung jawab lebih besar di tingkat wilayah untuk merumuskan kebijakan, memetakan potensi pengembangan, serta mengawal seluruh proses pengadaan tanah proyek strategis nasional (PSN) yang tengah berjalan di Bumi Anoa.
“Jabatan baru ini merupakan amanah besar untuk mengawal bidang pengadaan tanah dan pengembangan di tingkat provinsi agar berjalan lebih akseleratif,” ungkap salah satu kolega menyikapi pergeseran posisi tersebut.
Sementara itu, kehadiran I Gde Beniyasa sebagai Kepala BPN Bombana yang baru membawa ekspektasi besar bagi masyarakat dan pemerintah daerah setempat. Dengan latar belakang pendidikan dan pengalaman hukum serta tata kelola yang kuat, I Gde Beniyasa dituntut untuk segera melakukan konsolidasi internal serta mempercepat realisasi program kerja strategis nasional, seperti Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Bombana.
Tantangan utama yang akan dihadapi oleh nakhoda baru Kantah Bombana ini meliputi penataan aset, digitalisasi dokumen pertanahan guna menekan ruang gerak mafia tanah, serta peningkatan sinergitas lintas sektor bersama Pemerintah Kabupaten Bombana dalam menyelesaikan berbagai sengketa agraria secara damai dan berkeadilan.
Tinggalkan Balasan