Bombana – Pemerintah Kabupaten Bombana bersama Kantor Pertanahan Kabupaten Bombana mulai menyusun langkah awal pelaksanaan Reforma Agraria melalui Rapat Koordinasi Awal Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA). Pertemuan yang digelar di Ruang Rapat Measa Laro, Kantor Bupati Bombana, itu menjadi titik awal penyelarasan program lintas instansi untuk mengoptimalkan pemanfaatan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA).
Rapat dipimpin langsung Bupati Bombana Ir. H. Burhanuddin, M.Si. didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Bombana Ir. Syahrun, S.P.W.K. Hadir pula Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bombana I Gde Beniyasa, S.Kom., S.ST., M.H., perwakilan Kejaksaan Negeri Bombana, Polres Bombana, serta sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Rapat koordinasi ini tidak hanya menjadi agenda administratif, tetapi juga menjadi ruang untuk menyamakan arah kebijakan antara pemerintah daerah, Badan Pertanahan Nasional (BPN), aparat penegak hukum, dan perangkat daerah dalam menjalankan program Reforma Agraria.
Fokus utama yang dibahas adalah bagaimana pengelolaan TORA tidak berhenti pada proses legalisasi aset, melainkan mampu memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat. Pemerintah berharap tanah yang telah menjadi objek reforma agraria dapat dimanfaatkan secara produktif sehingga meningkatkan pendapatan masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Melalui kolaborasi lintas sektor, pelaksanaan Reforma Agraria juga diarahkan agar berjalan lebih efektif dan berkelanjutan. Sinergi antarinstansi dinilai penting karena pelaksanaan program ini tidak hanya berkaitan dengan aspek pertanahan, tetapi juga menyangkut pemberdayaan masyarakat, pembangunan wilayah, hingga penguatan ekonomi lokal.
Dalam forum tersebut, seluruh pemangku kepentingan menegaskan komitmen untuk memperkuat koordinasi dan mempercepat implementasi program Reforma Agraria di Kabupaten Bombana. Langkah bersama ini diharapkan mampu menciptakan kepastian hukum atas kepemilikan tanah sekaligus membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat penerima manfaat.
Pemerintah Kabupaten Bombana menilai keberhasilan Reforma Agraria akan ditentukan oleh kerja sama seluruh pihak. Karena itu, Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) diharapkan menjadi wadah koordinasi yang mampu memastikan pengelolaan TORA berjalan tepat sasaran, produktif, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Dengan dimulainya koordinasi awal ini, Bombana menargetkan pelaksanaan Reforma Agraria tidak hanya menghasilkan kepastian hak atas tanah, tetapi juga menjadi instrumen untuk mengurangi ketimpangan penguasaan lahan, memperkuat ekonomi masyarakat, dan mendukung terwujudnya visi Bombana Sejahtera. (red)
Tinggalkan Balasan