Selain utang pajak, Komisi XII DPR juga menyoroti dugaan pencemaran lingkungan yang dilakukan kedua perusahaan. Laporan masyarakat soal udara dan air yang tercemar menunjukkan lemahnya pengawasan internal perusahaan dan potensi pelanggaran Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Laporan indikasi pencemaran ini sudah diserahkan ke Kementerian Lingkungan Hidup, mendesak agar segera menurunkan tim Pengawas dan Penegakan Hukum (Gakkum). Rocky Candra memastikan, semua temuan akan dibahas bersama kementerian terkait.
DPR memberi waktu sebulan bagi perusahaan untuk menunjukkan itikad baik. Jika tidak ada perubahan signifikan, DPR siap membawa persoalan ini ke Panitia Kerja (Panja) Minerba atau bahkan mendorong pembentukan Panitia Khusus (Pansus). Langkah ini demi memastikan masalah tuntas, transparan, dan berpihak pada kepentingan rakyat Sultra. **
Tinggalkan Balasan