KENDARI, – Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra) memastikan pembukaan lahan milik Gubernur Sultra, Andi Sumangerukka (ASR) di Kawasan Teluk Kendari telah sesuai dengan regulasi tata ruang yang berlaku. Penegasan ini disampaikan untuk menjawab polemik yang mungkin timbul terkait pemanfaatan kawasan strategis tersebut.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Kendari, Hj. Erlis Sadya Kencana, menjelaskan bahwa dasar hukum aktivitas pembukaan lahan tersebut merujuk pada Peraturan Wali Kota (Perwali) Nomor 21 Tahun 2021 tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).
Perwali tersebut secara spesifik mengatur pengembangan kawasan Teluk Kendari yang telah ditetapkan sebagai wilayah pengembangan kota, termasuk untuk pembangunan Central Business District (CBD).
“Zona Teluk Kendari merupakan area yang sudah diperuntukkan untuk pengembangan. Aktivitas pemanfaatan lahan di sana sesuai dengan ketentuan tata ruang,” ungkap Erlis di Kendari, Kamis (27/11/2025).
Lebih lanjut, Erlis menerangkan bahwa lokasi pembukaan lahan milik ASR masuk dalam kategori Areal Peruntukan Lain (APL). Status APL ini memberikan ruang bagi pemanfaatan lahan untuk berbagai kegiatan seperti perdagangan, jasa, dan pembangunan permukiman, asalkan tetap selaras dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan RDTR Kota Kendari.
Tinggalkan Balasan