PERDETIK, – Tokoh masyarakat adat di Luwu Timur, yang juga Ketua Perkumpulan Anak Suku Lokal Bersatu (PASLB) Luwu Timur, Andi Karman, mengapresiasi langkah Pancai Pao yang melaporkan kondisi masyarakat adat di areal lingkar tambang PT Vale Indonesia ke Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI.
Dilansir dari TEKAPE, Menurut Andi Karman, laporan tersebut menjadi dasar penting untuk menyuarakan berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat adat akibat aktivitas pertambangan yang dilakukan PT Vale sejak tahun 1969.
Ia menilai, hingga kini, masih banyak isu negatif yang muncul, mulai dari ketimpangan ekonomi, kesejahteraan, pendidikan, kesehatan, hingga pengelolaan lingkungan pascatambang.
“Selama ini, pertumbuhan ekonomi masyarakat di wilayah operasi PT Vale Indonesia, khususnya di Luwu Timur, masih sangat rendah dibandingkan daerah lain yang memiliki sumber daya serupa,” kata Andi Karman, Jumat (25/4/2025).
Andi Karman juga menyoroti pelaksanaan program Corporate Social Responsibility (CSR) PT Vale, terutama dana Community Development (Comdev) yang telah berjalan sejak tahun 2000-an.
Menurutnya, program tersebut belum berjalan efektif dan dinilai banyak tidak tepat sasaran.
“Program Comdev yang ada masih menunjukkan ketimpangan, salah sasaran, dan kurang memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat adat,” tegasnya.
Ia berharap, pemerintah pusat maupun daerah lebih memperhatikan nasib masyarakat lokal, yang selama ini kehilangan akses untuk mengelola tanah dan kekayaan alamnya sendiri.
“Sudah saatnya semua pihak turun langsung melihat kondisi nyata masyarakat adat yang hidup di tengah kekayaan alam mereka,” pungkasnya.
Sekadar diketahui, Andi Karman baru saja dipercaya sebagai Ketua Perkumpulan Anak Suku Lokal Bersatu (PASLB) Luwu Timur melalui mekanisme aklamasi.
Dalam amanah barunya itu, ia berharap masyarakat adat mendukung penuh perjuangan Abidin Arief, selaku pemegang mandat Pancai Pao, dalam membela hak-hak masyarakat adat.
Menurut Andi Karman, gerakan yang dilakukan Abidin Arief selama ini tidak mengedepankan kekuasaan atau membangun massa pengikut, melainkan berjalan elegan dengan menempuh jalur-jalur hukum dan konstitusional.
“Sejak laporan Abidin Arief dilakukan, banyak kelompok masyarakat adat di wilayah pemberdayaan PT Vale mulai membangun komunikasi internal, menyatukan persepsi, dan memperkuat solidaritas demi memperjuangkan hak bersama,” tutupnya. (*)
