KENDARI, — Pertemuan Jumat Curhat yang digagas Polda Sulawesi Tenggara (Sultra) bersama insan media harus diwarnai sorotan tajam ke Bid Humas Polda Sultra.
Pasalnya, meskipun acara ini menjadi ruang terbuka untuk membangun sinergi, perwakilan dari Bidang Humas Polda Sultra justru tak terlihat batang hidungnya.
Padahal, urusan komunikasi dan akses informasi antara pers dan kepolisian sangat erat kaitannya dengan peran Bidang Humas.
Dalam acara yang digelar di Kopling 2 Kendari, Jumat (12/9/2025), sejumlah pejabat tinggi Polda Sultra hadir, seperti Kasubdit Babhinkantinmas Kompol Siswanto, Kasubdit Sabhara Kompol Jamal, dan Wadir Polairud AKBP Dodi.
Namun, ketidakhadiran perwakilan Humas Polda Sultra menjadi sorotan utama, mengingat mayoritas keluhan jurnalis yang disampaikan justru berkaitan langsung dengan kinerja mereka.
Kiki Andi Pati, wartawan Kompas.com, secara lugas menyampaikan keluhannya. Ia menyoroti kebijakan “satu pintu” yang diterapkan Polda Sultra.
Semua satuan kerja (satker) selalu mengarahkan wartawan untuk meminta informasi hanya melalui Humas Polda Sultra. Masalahnya, langkah ini justru menciptakan kendala baru.
“Kami disuruh satu pintu ke Humas, tapi Humas sendiri seringkali sulit dikonfirmasi. Satker yang bersangkutan juga sama saja,” keluh Kiki.
Wiwid Abdillah, Sekretaris Aliansi Media Siber Indonesia (AMSI) Sultra, mengapresiasi langkah Polda Sultra yang kini dinilai semakin profesional dan menghormati kerja-kerja jurnalistik.
Ia menyoroti perubahan signifikan, khususnya di Ditreskrimsus Polda Sultra, di mana kini tidak ada lagi wartawan yang diproses pidana.
“Kami sangat mengapresiasi Polda Sultra yang saat ini sangat mengedepankan Undang-Undang Pers,” ujar Wiwid.
Senada dengan itu, Bidang Sabhara Polda Sultra juga mendapat sanjungan. Para jurnalis tidak lagi merasa terintimidasi saat meliput aksi demonstrasi massa.
“Saat teman-teman melaksanakan aktivitas jurnalistik di kegiatan demo, tidak ada lagi jurnalis yang mendapat intimidasi dari pihak aparat,” tambahnya.
Kendati demikian, masih ada harapan yang disampaikan para jurnalis.
Mereka berharap Humas Polda Sultra bisa menjadi jembatan agar akses informasi dari kepolisian bisa lebih cepat dan mudah.
Keluhan ini bukan tanpa alasan. Respons yang lambat bisa berdampak fatal.
“Bila akses konfirmasi kami ke Polda Sultra agak lambat, ini bisa mengakibatkan informasi yang kami terbitkan jadi sepihak,” terang Wiwid.
Kata dia, kecepatan respons sangat krusial, terutama di era informasi serba cepat seperti sekarang.
Kritik pedas lainnya datang dari Awi, wartawan Anoatimes.com. Ia menyoroti praktik diskriminatif di grup WhatsApp Polresta Kendari.
Awi menceritakan, beberapa wartawan merasa tidak mendapatkan informasi yang sama terkait pelaksanaan konferensi pers.
“Seringkali tiba-tiba ada rilis dan foto hasil konferensi pers di grup WA, padahal kami tidak tahu ada kegiatan itu,” kata Awi.
“Seolah-olah hanya wartawan yang ‘dekat’ dengan pejabat di Polresta Kendark saja yang diundang. Padahal, di grup itu ada para pejabat Polresta,” tambahnya.
Awi berharap praktik seperti ini dihentikan. “Kami semua punya hak yang sama untuk mendapatkan informasi. Jangan ada pembedaan perlakuan,” pintanya.
Meskipun mendapat sorotan keras, para perwakilan Polda Sultra yang hadir menunjukkan sikap terbuka.
Kompol Jamal menegaskan, Jumat Curhat memang sengaja digelar untuk menampung masukan dan kritik konstruktif yang nantinya akan diteruskan ke Satker terkait.
“Kami membuka diri untuk semua masukan dan keluhan. Tujuannya agar kita bisa bekerja sama dengan lebih baik dan tercipta hubungan yang harmonis antara polisi dan masyarakat, termasuk insan media,” ujar Kompol Jamal. (red)
