KENDARI – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, dijadwalkan tiba di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra), hari ini, Rabu (28/5). Kunjungan kerja ini bertujuan mempercepat penyelesaian isu pertanahan, penataan ruang, serta sertifikasi tanah keagamaan di wilayah tersebut.
Nusron Wahid akan memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) bersama pemerintah daerah (Pemda) dan masyarakat Sultra. Dalam forum ini, Nusron dijadwalkan menyerahkan sertifikat tanah milik Pemda.
“Jika tidak ada halangan, Sulawesi Tenggara akan menjadi provinsi ke-10 di Indonesia dan provinsi kedua di Sulawesi yang dikunjungi Pak Menteri Nusron,” ujar Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Kementerian ATR/BPN, Harison Mocodompis, di Jakarta, kemarin.
Selain itu, Menteri Nusron juga akan menggelar dialog dengan Forum Keagamaan Sulawesi Tenggara.
Ini merupakan bagian dari komitmen Kementerian ATR/BPN dalam mempercepat legalisasi tanah wakaf dan rumah ibadah.
Secara simbolis, sertifikat tanah wakaf akan diserahkan kepada perwakilan lembaga keagamaan yang hadir.
Kunjungan kerja ini juga menjadi momentum evaluasi kinerja Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Sulawesi Tenggara.
Fokus evaluasi meliputi pelaksanaan program strategis nasional, seperti Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), penanganan konflik agraria, serta integrasi Rencana Tata Ruang dengan kebijakan pembangunan daerah.
“Kegiatan ini merupakan bagian dari rutinitas kunjungan kerja yang terus dilakukan untuk menjaga komunikasi dan kolaborasi yang baik di tingkat pusat dan daerah,” tambah Harison.
Diharapkan, melalui rangkaian kegiatan ini, terjalin kolaborasi kuat antara pemerintah pusat dan daerah guna menciptakan kepastian hukum hak atas tanah serta tata ruang yang berkeadilan dan berkelanjutan.
Menteri Nusron akan didampingi Direktur Jenderal Tata Ruang, Suyus Windayana, serta Staf Khusus Bidang Komunikasi Strategis dan Kerja Sama Antarlembaga, Muda Saleh.
Hadir pula Kepala Kanwil BPN Provinsi Sulawesi Tenggara, Rahmat, beserta jajaran. Gubernur, Wali Kota, dan Bupati se-Sulawesi Tenggara juga direncanakan akan hadir dalam Rakor bersama Pemda. (LS/FA)
