KENDARI – Rusmin Abdul Gani mendesak Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) segera memberikan kepastian implementasi Keputusan Menteri ESDM Nomor 365.K/MB.01/MEM.B/2026 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Persetujuan Penggunaan Anak Perusahaan dan/atau Afiliasi dalam Bidang Usaha Jasa Pertambangan Mineral dan Batubara.
Menurut Rusmin, kebijakan tersebut semestinya menjadi pintu masuk bagi pengusaha jasa pertambangan lokal, termasuk pelaku usaha daerah, UMKM, dan koperasi untuk memperoleh kesempatan yang lebih adil dalam industri pertambangan.
Namun, hingga menjelang batas waktu penyampaian Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) pada 15 November 2026, kepastian mengenai implementasi kebijakan tersebut masih menjadi perhatian.
“Jangan sampai Kepmen ESDM 365 hanya menjadi angin surga bagi pengusaha lokal. Di atas kertas terlihat memberikan harapan, tetapi dalam praktiknya tidak tersedia kepastian yang memungkinkan mereka mengambil bagian dalam peluang usaha pertambangan,” tegas Rusmin.
Dia mengatakan, pengusaha lokal tidak membutuhkan sekadar janji keberpihakan pemerintah. Mereka membutuhkan petunjuk teknis yang jelas, mekanisme persetujuan yang transparan, kepastian persyaratan, serta arahan operasional yang dapat dijadikan pedoman oleh pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan perusahaan jasa pertambangan.
Tinggalkan Balasan