Jakarta — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengumumkan persetujuan terhadap 292 Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) nikel tahun 2025. Dari jumlah tersebut, 207 RKAB diizinkan untuk produksi, sementara 85 lainnya disetujui tanpa izin produksi. Langkah ini diambil guna menjaga stabilitas pasar nikel di tengah tantangan global.

Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, menjelaskan bahwa kebijakan selektif ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan pasar dan mencegah fluktuasi harga yang merugikan.

“Kita harus menjaga keseimbangan. Jangan sampai RKAB diberikan terlalu banyak, sementara penyerapan di industri tidak sesuai. Ini bisa membuat harga nikel jatuh,” ujar Bahlil dalam pernyataannya yang dikutip dari nikel.co.id, Senin (6/1).

Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya pengendalian jumlah produksi agar tidak terjadi kelebihan pasokan yang berpotensi menekan harga. “Kalau harga anjlok dan RKAB-nya terus ditambah, situasinya bisa makin buruk,” imbuhnya.

Kementerian ESDM mencatat, total pengajuan RKAB nikel untuk periode 2024-2026 mencapai 395 RKAB. Dari jumlah itu, sebanyak 207 disetujui untuk produksi, 85 disetujui tanpa izin produksi, 98 ditolak, dan lima lainnya masih dalam proses evaluasi.