KUPANG — Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid meminta seluruh jajaran Kementerian ATR/BPN menjadikan masyarakat sebagai pusat pelayanan pertanahan.
Menurut Nusron, setiap proses pelayanan harus berorientasi pada kebutuhan masyarakat dengan mengedepankan kepastian waktu, prosedur yang mudah dipahami, serta penyelesaian layanan yang cepat.
Pesan tersebut disampaikan Nusron saat memberikan pengarahan kepada jajaran Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Selasa (4/8/2026).
“Kita ini pelayan publik. Namanya pelayan, ibarat orang jualan, pembeli adalah raja. Ukurannya jelas, yaitu kepastian dan kepuasan. Kalau ada masalah, jangan menggunakan sudut pandang petugas. Gunakan sudut pandang masyarakat pemohon,” ujar Nusron.
Ia menilai kepuasan masyarakat menjadi salah satu indikator penting untuk mengukur kualitas pelayanan pemerintah.
Menurutnya, masyarakat harus merasakan pelayanan yang nyaman dan memberikan kepastian sebagaimana seseorang menilai kualitas pelayanan ketika menggunakan jasa transportasi.
“Kalau Bapak/Ibu naik pesawat, kalau pesawatnya enak, nyaman, itu bisa ada kepuasan. Pelayanan publik juga sama. Yang kita ukur adalah apakah masyarakat yang kita layani merasa puas dengan layanan yang diberikan,” tutur Nusron.
Untuk meningkatkan kualitas pelayanan, Nusron meminta agar setiap aturan dan prosedur dibuat sesederhana mungkin, jelas, serta dapat diterapkan secara nyata di lapangan.
Ia juga menekankan bahwa transformasi pelayanan tidak cukup hanya dengan membuat aturan baru. Sistem yang diterapkan harus mampu memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Kementerian ATR/BPN sebelumnya telah menerapkan sejumlah langkah transformasi pelayanan pertanahan, di antaranya sistem pengukuran terjadwal dan percepatan layanan Peralihan Hak atau balik nama.
Di Provinsi NTT, sistem pengukuran terjadwal telah mulai diterapkan di Kantor Pertanahan (Kantah) Kota Kupang.
Kepala Kanwil BPN Provinsi NTT I Ketut Gede Ary Sucaya mengatakan penerapan sistem tersebut akan diperluas secara bertahap ke tujuh Kantah lainnya di wilayah NTT.
“Untuk pengukuran Terjadwal, kami sudah implementasi di Kantah Kota Kupang, dan akan menyusul pada bulan ini di tujuh Kantah lainnya. Sementara, untuk layanan Peralihan Hak juga sudah ada pilot project, di Kantah Kota Kupang juga,” ungkap I Ketut Gede Ary Sucaya.
Penerapan pengukuran terjadwal diharapkan memberikan kepastian kepada masyarakat mengenai waktu pelaksanaan pengukuran bidang tanah. Sementara layanan Peralihan Hak diarahkan untuk memberikan kepastian waktu dalam proses balik nama.
Nusron menegaskan, transformasi tersebut harus dibarengi perubahan cara pandang aparatur dalam memberikan pelayanan. Setiap persoalan yang dihadapi masyarakat perlu dilihat dari perspektif pemohon, bukan semata-mata dari sisi petugas.
Dengan pendekatan tersebut, Kementerian ATR/BPN berharap pelayanan pertanahan di seluruh daerah dapat semakin mudah, cepat, terukur, dan memberikan kepastian kepada masyarakat.
Dalam kegiatan tersebut, Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid didampingi Direktur Jenderal Tata Ruang Suyus Windayana, Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Achmad, Kepala Biro Organisasi, Tata Laksana, dan Manajemen Risiko Einstein Al Makarima, Direktur Survei dan Pemetaan Tematik Agus Apriawan, serta Tenaga Ahli Bidang Komunikasi Publik Rahmat Sahid.
(GE/FA)
Tinggalkan Balasan