Peringatan Menteri Nusron ke Jajaran BPN Jabar: Jangan Ada Lagi Layanan yang Lelet

Jakarta – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, bergerak cepat memetakan persoalan pertanahan di daerah. Kali ini, Nusron mengumpulkan sejumlah Kepala Kantor Pertanahan (Kantah) se-Provinsi Jawa Barat untuk mendengar langsung kendala layanan yang terjadi di lapangan.

Pertemuan yang berlangsung hangat namun tegas ini menjadi ajang bagi sang Menteri untuk “belanja masalah”. Nusron menegaskan bahwa dirinya tidak ingin hanya menerima laporan “asal bapak senang” dari belakang meja di Jakarta.

“Saya ingin mendengar langsung apa yang sebenarnya terjadi di bawah. Apa yang menjadi hambatan masyarakat saat mengurus sertifikat, dan apa kendala teman-teman di Kantor Pertanahan dalam mengeksekusi layanan,” ujar Nusron dalam Arahnya, Kamis (24/2/2026).

Evaluasi Layanan dan Pungli

Dalam pertemuan tersebut, Nusron menyoroti pentingnya efisiensi waktu dalam pengurusan dokumen pertanahan. Ia meminta kepada Kepala Kantah di Jawa Barat untuk memastikan tidak ada lagi tumpukan berkas yang tertahan tanpa alasan yang jelas.

Menurutnya, Jawa Barat merupakan salah satu wilayah dengan dinamika pertanahan paling tinggi di Indonesia, mulai dari urusan penyelesaian lahan hingga pembebasan tanah untuk proyek strategis nasional.

“Jangan ada lagi masyarakat yang merasa dipersulit. Kita di sini untuk melayani, bukan untuk menghambat. Kalau sistemnya bisa dipercepat, kenapa harus diperlama?” tegas Nusron dengan nada lugas.

Langkah Mitigasi Sengketa

Selain urusan layanan rutin, Nusron juga membedah potensi konflik agraria yang kerap menghantui wilayah Jawa Barat. Ia meminta jajarannya untuk memetakan titik-titik rawan pemotretan guna dilakukan langkah mitigasi sejak dini.

“Kita harus punya database yang kuat dan transparan. Kepastian hukum adalah harga mati agar investasi masuk dan rakyat merasa tenang memiliki tanah mereka,” tambahnya.

Kegiatan ini diharapkan menjadi pemantik semangat bagi jajaran BPN di daerah untuk melakukan transformasi digital secara total dan menutup celah praktik pungutan pembohong (pungli). Nusron berjanji akan terus melakukan pemantauan rutin ke berbagai wilayah untuk memastikan kualitas layanan BPN merata di seluruh Indonesia.

(dna/dna)