JAKARTA – Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkap dugaan penyimpangan pengadaan barang dan jasa dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menyeret tiga petinggi Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai tersangka.

Selain dugaan penyalahgunaan kewenangan dalam penunjukan yayasan mitra, penyidik juga menemukan indikasi pengadaan sejumlah barang yang dinilai tidak disusun berdasarkan kebutuhan riil di lapangan dan diduga terjadi penggelembungan harga atau mark up.

Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung, Syarief Sulaiman, menyebut pengadaan tersebut diduga dilakukan melalui intervensi terhadap proses perencanaan dan penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK).

“Pengadaan barang dan jasa pada BGN tidak disusun sesuai kebutuhan riil di lapangan dan terdapat mark up harga pengadaan sehingga terjadi kerugian yang tidak mendukung operasional pelaksanaan MBG,” kata Syarief.