Namun, menurut Denil, petugas justru memberikan kertas nomor antrean, bukan karcis retribusi pas masuk sebagaimana mestinya.
“Kami menduga transaksi tersebut tidak dicatat dalam laporan resmi sehingga berpotensi menimbulkan penyalahgunaan uang retribusi,” ungkap Denil.
Selain itu, HIPMAKOT juga menyoroti kejadian pada 27 Oktober 2026 sekitar pukul 11.00 WITA. Sebuah mobil pikap memasuki kawasan pelabuhan dengan mengangkut dua unit sepeda motor.
Menurut Denil, kedua sepeda motor tersebut dikenakan tiket penyeberangan secara terpisah. Persoalannya, mahasiswa menduga tiket yang diberikan merupakan karcis yang sebelumnya telah digunakan dan diperjualbelikan kepada pengguna jasa lainnya.
Dugaan tersebut didasarkan pada perbedaan nomor seri tiket yang ditemukan mahasiswa. Denil menilai nomor seri 05 dan 39 yang tertera pada tiket tidak menunjukkan urutan sebagaimana mestinya.
“Kalau nomor 05 yang keluar, seharusnya selanjutnya nomor 06. Namun, kami menemukan nomor seri yang jauh berbeda. Ini yang kemudian kami pertanyakan dan menduga adanya praktik penjualan tiket berulang,” katanya.
Mahasiswa juga menyoroti mekanisme pengumpulan tiket oleh awak kapal KMP Semumu. Mereka menduga terdapat tiket yang tidak disobek maupun tidak dikembalikan bagian karcisnya kepada pengguna jasa sebagai bukti perjalanan.
Padahal, menurut mereka, mekanisme penyobekan atau pengembalian bagian tiket perlu dilakukan sesuai standar operasional prosedur (SOP) untuk memastikan tiket yang sudah digunakan tidak disalahgunakan kembali.
HIPMAKOT turut mengungkap adanya perbedaan perlakuan terhadap tiket yang dikeluarkan petugas loket. Sejumlah karcis disebut dibubuhi stempel, sementara karcis lainnya tidak memiliki stempel.
Kondisi tersebut dinilai perlu diperiksa karena mahasiswa menduga tiket yang tidak distempel berpotensi dikembalikan ke loket untuk dijual kembali kepada pengguna jasa lainnya.
Denil mengatakan dugaan praktik tersebut bukan persoalan baru dan diduga telah berlangsung cukup lama di lingkungan Pelabuhan Penyeberangan Amolengo-Labuan.
Atas dasar itu, HIPMAKOT meminta dilakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap seluruh pihak yang berkaitan dengan pelayanan penyeberangan, termasuk awak kapal KMP Semumu, KUPTD, syahbandar, supervisor, petugas loket, pegawai, serta petugas operasional lainnya.
Melalui aksi di Dinas Perhubungan Sultra, Inspektorat Sultra, dan Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sultra, mahasiswa berharap laporan dugaan penyimpangan tersebut tidak berhenti sebatas penerimaan aspirasi.
Mereka meminta dilakukan pemeriksaan administrasi, penelusuran alur penjualan tiket, audit penerimaan retribusi, hingga penyelidikan apabila ditemukan indikasi pelanggaran hukum.
Aksi demonstrasi tersebut diterima oleh perwakilan masing-masing instansi. Dalam keterangannya kepada massa aksi, pihak Dinas Perhubungan Sultra, Inspektorat Sultra, dan Ditreskrimsus Polda Sultra menyatakan akan menindaklanjuti laporan yang disampaikan mahasiswa.
HIPMAKOT berharap tindak lanjut tersebut dilakukan secara serius, transparan, dan menyeluruh agar dugaan penyimpangan dalam pelayanan penyeberangan Amolengo-Labuan dapat terungkap serta memberikan kepastian bagi masyarakat pengguna jasa. (red)
Tinggalkan Balasan