KENDARI, PERDETIKNEWS.COM – Tender proyek Rehabilitasi Gedung Aula Polda Sultra Tahun Anggaran 2026 menetapkan Rayajayaperkasacv sebagai pemenang dengan nilai penawaran Rp1.262.165.394,79. Dalam data tender yang tersedia, dua peserta dengan penawaran lebih rendah tercatat tidak lolos evaluasi karena persoalan persyaratan teknis.
Berdasarkan data tender dengan kode 10171453000, paket pekerjaan tersebut memiliki pagu anggaran Rp1.288.151.370 dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp1.288.142.000. Paket yang bersumber dari APBD 2026 itu berada di bawah satuan kerja Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Tenggara.
Tender menggunakan metode pascakualifikasi satu file dengan sistem harga terendah sistem gugur. Sebanyak 26 peserta tercatat mengikuti proses pengadaan tersebut.
Rayajayaperkasacv ditetapkan sebagai pemenang dengan nilai penawaran yang sama dengan harga terkoreksi, yakni Rp1.262.165.394,79. Nilai tersebut lebih rendah sekitar Rp25,98 juta atau 2,02 persen dari HPS.
Di antara peserta yang menawarkan harga lebih rendah, CV Fadil Karya Pratama mengajukan penawaran sebesar Rp1.103.601.361,04. Namun, dalam data evaluasi yang tersedia, perusahaan tersebut dinyatakan tidak memenuhi persyaratan kapasitas kendaraan pikap.
Alasan yang tercantum menyebutkan kendaraan pikap berkapasitas 1.500 cc, sedangkan persyaratan menetapkan kapasitas minimum 1.900 cc.
Sementara itu, CV Tri Putra Persada mengajukan penawaran Rp1.189.056.351,57. Peserta tersebut tercatat tidak melampirkan surat perjanjian sewa alat bor cordless Lippro LCP-1350.
CV Bintang Sejati, yang menawarkan harga Rp1.250.452.488,17, juga tercatat tidak menghadiri undangan pembuktian kualifikasi.
Data tersebut menunjukkan bahwa penetapan pemenang tidak hanya ditentukan oleh besaran penawaran, tetapi juga pemenuhan persyaratan administrasi, teknis, dan kualifikasi yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan.
Meski demikian, untuk memastikan proses evaluasi berjalan sesuai ketentuan, alasan pengguguran masing-masing peserta perlu ditelaah bersama dokumen pemilihan, berita acara evaluasi, serta ketentuan mengenai persyaratan teknis yang digunakan dalam tender.
Selain persoalan evaluasi peserta, paket pekerjaan ini mensyaratkan Sertifikat Badan Usaha (SBU) BG009 atau Konstruksi Gedung Lainnya dan Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan KBLI 41019. Kualifikasi usaha yang ditetapkan adalah usaha kecil.
Persyaratan tersebut menjadi bagian penting dalam pemeriksaan kualifikasi penyedia. Namun, status validitas sertifikat perusahaan pemenang tidak dapat dipastikan hanya dari informasi paket tender yang tersedia. Pemeriksaan memerlukan data sertifikat dan status perizinan perusahaan yang bersangkutan.
Berdasarkan jadwal yang tercantum, tender diumumkan pada 28 September 2026. Penetapan dan pengumuman pemenang dijadwalkan pada 10 Oktober 2026, sedangkan masa sanggah berlangsung pada 11–16 Oktober 2026.
Perubahan jadwal tercatat pada beberapa tahapan, termasuk evaluasi, pembuktian kualifikasi, penetapan pemenang, pengumuman pemenang, dan masa sanggah. Perubahan tersebut tidak serta-merta menunjukkan adanya pelanggaran, tetapi riwayat perubahan dan alasan resminya dapat diperiksa untuk memastikan kesesuaiannya dengan ketentuan pengadaan.
Adapun ruang lingkup pekerjaan rehabilitasi meliputi pekerjaan pendahuluan, sistem manajemen keselamatan konstruksi, dinding, interior, plafon, atap, instalasi listrik, serta pekerjaan penyelesaian akhir.
Hingga data yang tersedia dianalisis, belum terdapat dasar yang cukup untuk menyimpulkan adanya pelanggaran dalam penetapan pemenang tender tersebut. Pemeriksaan lebih lanjut memerlukan dokumen pemilihan, berita acara evaluasi lengkap, riwayat perubahan jadwal, serta dokumen pembuktian kualifikasi.
Klarifikasi dari pihak terkait juga diperlukan agar publik memperoleh gambaran utuh mengenai proses pengadaan Rehabilitasi Gedung Aula Polda Sultra Tahun Anggaran 2026.
Editor: San
Tinggalkan Balasan