Menurutnya, kondisi geografis Konawe Utara yang memiliki potensi bencana gempa bumi dan banjir juga menjadi pertimbangan pemerintah daerah.
Ikbar menyebut pembangunan kantor baru telah mendapatkan persetujuan dari DPRD Konawe Utara.
Menariknya, gedung baru tersebut tidak dibangun di lokasi berbeda. Pemerintah daerah tetap menggunakan lokasi kantor bupati yang saat ini ditempati.
Pembangunan kantor bupati tersebut masuk dalam skema pinjaman daerah senilai Rp250 miliar melalui Bank Sultra.
Dari total pinjaman tersebut, sekitar Rp50 miliar dialokasikan untuk pembangunan kantor bupati.
Ikbar mengatakan pembangunan dilakukan secara bertahap dengan alokasi lebih dari Rp20 miliar pada 2026. Pemerintah daerah menargetkan pembangunan dapat diselesaikan pada 2027.
Dia menegaskan gedung baru tersebut tidak dirancang dengan fasilitas mewah atau konsep khusus.
Fasilitas yang disiapkan pada dasarnya mencakup kebutuhan kantor bupati, wakil bupati, sekretariat daerah, serta fasilitas pelayanan pemerintahan.
“Kalau hal-hal yang spesial itu tidak ada sebenarnya. Yang penting ada kantor bupati, wakil bupati, sekretariat daerah, dan fasilitas pelayanan secara keseluruhan,” ujarnya.
Editor: Ixan
Tinggalkan Balasan