“Kontraknya sejak 25 Juni 2026, anggarannya Rp6,5 miliar lebih dan dilaksanakan oleh CV Kapanri Nua. Sudah diadendum atau tidak? Kalau kita lihat, sampai 12 November ini sudah sekitar 140 hari. Kondisinya saya pastikan masa kritis,” kata Ilham kepada Perdetiknews.com, Rabu 11 November 2026.
Sebagai pengamat konstruksi, Ilham menyoroti pekerjaan yang berlangsung di lingkungan kantor BPJN Sultra.
Menurut dia, pengawasan terhadap proyek tersebut semestinya dapat dilakukan secara intensif sejak awal pelaksanaan.
“Kalau benar ini kritis, sangat aneh. Karena di dalam kantor BPJN sendiri pengawasannya kan cukup ketat. Seharusnya sudah bisa diketahui sejak awal apakah proyek ini bisa lanjut atau tidak,” ujarnya.
Ilham juga mengingatkan konsekuensi yang dapat muncul apabila pekerjaan melewati batas waktu kontrak.
Salah satunya adalah denda keterlambatan sesuai ketentuan yang tercantum dalam kontrak.
Ia mencontohkan perhitungan denda sebesar 1/1.000 dari nilai kontrak untuk setiap hari keterlambatan. Dengan nilai kontrak sekitar Rp6,5 miliar, angka tersebut setara kurang lebih Rp6,5 juta per hari.
“Kalau Rp6,5 miliar, berarti sekitar Rp6,5 juta per hari. Kedua, ada risiko pemutusan kontrak karena dana APBN tidak bisa begitu saja dibayarkan pada tahun berikutnya,” ungkapnya.
Selain persoalan waktu, Ilham mempertanyakan langkah pengawasan yang dilakukan terhadap kontraktor dan konsultan pengawas.
Ia meminta agar perkembangan pekerjaan dapat diketahui secara terbuka, termasuk kesesuaian realisasi fisik dengan jadwal pelaksanaan.
“Makanya pekerjaan ini harus dikawal publik. Waktu tinggal sekitar 49 hari. Kita perlu tahu apakah sudah ada adendum atau belum,” katanya.
Ia juga menyinggung proses pengadaan yang kini berlangsung melalui sistem elektronik. Menurut Ilham, setelah penyedia ditetapkan sebagai pemenang, kemampuan pelaksana dalam memenuhi pekerjaan tetap harus dipastikan melalui pengawasan selama masa kontrak.
“Kadang karena sistem online, kita tidak tahu siapa yang kita menangkan. Akhirnya pelaksanaannya seperti ini,” ujarnya.
Perdetiknews.com telah berupaya meminta konfirmasi kepada Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sulawesi Tenggara, Ir. Haryono, S.T., M.Si., mengenai progres fisik proyek, kesesuaian pekerjaan dengan jadwal kontrak, serta kemungkinan adanya adendum waktu pelaksanaan.
Namun, hingga berita ini diterbitkan, upaya konfirmasi kepada Haryono belum mendapat tanggapan.
Perdetiknews.com juga membuka ruang bagi CV Kapanri Nua selaku pelaksana proyek untuk memberikan penjelasan mengenai perkembangan pekerjaan dan kendala yang dihadapi di lapangan.
Untuk diketahui, Ir. Ilham P. Amir merupakan pengamat konstruksi yang memberikan perhatian terhadap pelaksanaan proyek infrastruktur di Sulawesi Tenggara.
Pandangannya mengenai proyek rehabilitasi kantor BPJN Sultra ini menjadi salah satu masukan dalam mengawal pelaksanaan pekerjaan yang menggunakan anggaran negara.
Editor: Ixan
Tinggalkan Balasan