Kendari – Hingga 7 Maret 2025, realisasi belanja negara di Sulawesi Tenggara baru mencapai 13,18 persen dari total pagu Rp25,55 triliun. Pemerintah daerah dan kementerian terkait diminta untuk mempercepat penyerapan anggaran guna mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di daerah.
Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Sultra, Syarwan, menyebutkan bahwa dari total anggaran belanja, sebesar Rp6,15 triliun dialokasikan untuk Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) dan Rp19,41 triliun untuk Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKD).
Namun, hingga awal Maret, realisasinya baru mencapai Rp3,36 triliun, dengan rincian Belanja K/L sebesar Rp697,05 miliar dan TKD Rp2,67 triliun.
“Realisasi belanja masih rendah. Belanja K/L baru 11,33 persen dari pagu dan TKD sebesar 13,77 persen,” kata Syarwan di Kendari, Sabtu, 8 Maret 2025.
Ia menambahkan bahwa jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu (year on year/yoy), Belanja K/L mengalami kontraksi sebesar 40,19 persen, sementara belanja TKD turun 5,26 persen. Menurutnya, perlambatan ini dapat berdampak pada laju pertumbuhan ekonomi daerah.
Sejumlah ekonom menilai rendahnya realisasi belanja bisa disebabkan oleh beberapa faktor, seperti lambannya proses administrasi, perubahan kebijakan anggaran, serta kendala teknis dalam pelaksanaan proyek di daerah.
“Jika penyerapan anggaran terus lambat, proyek infrastruktur dan program sosial bisa tertunda. Ini akan berdampak pada masyarakat dan perekonomian Sultra secara keseluruhan,” ujar seorang ekonom dari Universitas Halu Oleo, Kendari.
Dari sektor belanja, Kepolisian RI mencatat realisasi tertinggi sebesar Rp200,18 miliar atau 28,72 persen dari total belanja di Sultra. Namun, sebagian besar K/L, terutama 10 K/L dengan pagu tertinggi, mengalami kontraksi belanja dibandingkan tahun sebelumnya.
DJPb Sultra mengimbau pemerintah daerah dan instansi terkait untuk mempercepat realisasi anggaran guna memastikan program-program yang telah dirancang dapat berjalan sesuai target dan memberikan dampak ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat. (red)
