KENDARI, TEMPO.CO – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyoroti lambatnya realisasi belanja di tingkat Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) dan mendesak evaluasi terhadap kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Menurutnya, realisasi belanja yang rendah bisa menghambat pertumbuhan ekonomi daerah.
“Realisasi belanja juga 41% (di tingkat provinsi). Ini artinya OPD-nya perlu dicek satu per satu siapa yang belanjanya lambat,” ujar Tito saat membuka Rapat Pimpinan Provinsi (Rapimprov) Kadin Sultra 2025 di Kota Kendari, Rabu (27/8/2025).
Menurut Mendagri, belanja pemerintah memiliki peran vital sebagai pemicu (stimulus) bagi sektor swasta. Jika belanja lambat, uang tidak akan beredar di masyarakat dan dunia usaha tidak akan bergerak.
Tito juga mengkritik kinerja beberapa kepala dinas di tingkat kabupaten yang dinilai tidak cakap. Ia menyoroti kasus Konawe Utara yang mengalami defisit karena belanja lebih besar dari pendapatan. Menurutnya, hal ini menunjukkan adanya masalah di tingkat kepala dinas yang bertanggung jawab atas pendapatan dan keuangan.
“Saya mohon maaf, ini terpaksa saya sampaikan. Bapak Gubernur, Kepala BPKAD dan Kepala Dinas Pendapatan Dispenda perlu dievaluasi. Karena yang mencari pendapatan itu tugas mereka berdua,” tegas Tito.
Mendagri berharap para kepala daerah di Sultra, mulai dari gubernur hingga bupati dan wali kota, tidak hanya mengandalkan APBD, tetapi juga membuka diri untuk berkolaborasi dengan dunia usaha. Ia meminta kepala daerah untuk mengundang Kadin dan pengusaha duduk bersama guna mencari solusi atas masalah yang ada.
“Jangan sok pintar. Insting mereka (pengusaha) berbeda dengan insting birokrat,” kata Tito. “Tanyakan, ‘Apa potensinya? Apa yang kamu minta agar iklim usaha bisa hidup?'”. **
Tinggalkan Balasan