Kendari – Ombudsman RI Perwakilan Sulawesi Tenggara (Sultra) memang tak segan-segan membuka rapor pelayanan publik daerah.
Terbaru, Hasil Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2024 resmi diserahkan ke Pemprov Sultra. Dan, inilah yang menarik: penilaian ini ternyata merekam kinerja di era kepemimpinan Pj Gubernur Andap Budhi Revianto.
Dalam laporan yang disodorkan di Kantor Gubernur Sultra, terkuak Pemprov Sultra hanya meraup nilai akhir 69,7. Angka ini cuma sanggup mengganjar predikat Kualitas Opini Sedang, atau lazim disebut Zona Kuning. Sebuah posisi yang jelas menunjukkan PR besar yang diwariskan dari periode sebelumnya.
Laporan “rapor” pelayanan publik ini diterima langsung oleh Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangerukka dari Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sulawesi Tenggara Mastri Susilo. Penyerahan ini sontak menjadi perbincangan, mengingat harapan masyarakat akan pelayanan yang optimal.
Bayangkan saja, dengan nilai pas-pasan itu, Pemprov Sultra harus puas duduk di peringkat ke-16 dari seluruh kabupaten/kota se-Sultra.
Ini berarti, selama masa kepemimpinan sebelumnya, banyak sektor pelayanan yang belum mampu beranjak dari kategori “biasa-biasa saja”, bahkan mungkin masih ada yang “merah”.
Gubernur Andi Sumangerukka, menyikapi warisan ini, langsung tancap gas dengan instruksi tegas. “Jangan biarkan capaian kita mentok di kategori kuning. Bagi instansi yang masih mendapatkan nilai merah, saya tegaskan agar ke depan tidak ada lagi yang masuk kategori tersebut. Semua instansi, sebisa mungkin, harus mencapai kategori hijau,” cetusnya dengan nada penuh determinasi. Ini jelas sinyal kuat untuk membenahi kekurangan yang ada.
Ia juga tak lupa mengingatkan para kepala dinas untuk tidak berleha-leha, sekalipun instansinya sudah “hijau”. “Penilaian ini akan terus berlangsung setiap tahun. Maka dari itu, mari kita jadikan evaluasi ini sebagai motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik secara menyeluruh,” imbuhnya, menekankan bahwa perbaikan adalah sebuah perjalanan tanpa henti.
Berbagai instansi vital seperti Dinas Pendidikan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, hingga Puskesmas yang menjadi objek penilaian, turut hadir dalam acara tersebut.
Kini, bola ada di tangan Pemprov Sultra di bawah kepemimpinan yang baru untuk membuktikan bahwa mereka bisa mendongkrak kualitas pelayanan publik, lepas dari bayang-bayang zona kuning warisan periode sebelumnya. (red)
