“Nelayan kini harus pergi lebih jauh melaut untuk mencari ikan. Selain itu, flora dan fauna di kali serta pesisir pantai ikut terancam,” katanya.
Selain dampak sosial, AMPLK Sultra menyoroti pelanggaran terhadap Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 113 Tahun 2003 tentang baku mutu air. Ibrahim menduga PT TBS tidak mematuhi ketentuan ini, termasuk Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Permen LHK) Nomor 5 Tahun 2022 tentang pengolahan air limbah menggunakan metode lahan basah buatan.
AMPLK Sultra menyerukan kepada pihak berwenang untuk segera bertindak tegas atas dugaan pelanggaran yang dilakukan PT TBS.
“Kami mendesak aparat terkait untuk mengambil langkah hukum dan memastikan perusahaan mematuhi kaidah tambang yang baik. Kerusakan lingkungan ini tidak boleh dibiarkan terus berlanjut,” tutur Ibrahim.
Upaya konfirmasi kepada salah satu penanggung jawab PT TBS, Basmala, melalui pesan WhatsApp, SMS, dan telepon belum membuahkan hasil hingga berita ini diterbitkan. Ketidakjelasan ini semakin menambah kekhawatiran publik akan komitmen perusahaan dalam menjaga kelestarian lingkungan. **
Tinggalkan Balasan