“Ini bukti bahwa pengelolaan yang ada belum memadai,” kata Parinringi.
Dalam aksi itu, Parinringi mengumumkan rencana besar: pengelolaan sampah akan diserahkan ke kecamatan mulai bulan depan. Armada, personil kebersihan dan truk sampah akan dikelola langsung oleh kecamatan.
“Dengan pengelolaan yang lebih terdesentralisasi, respons penanganan bisa lebih cepat dan efektif. Kita harus segera mengurangi debit sampah yang menumpuk di berbagai sudut kota,” ujarnya.
Langkah ini dinilai sebagai respons atas kinerja DLHK yang dianggap lambat dan kurang inovatif. Meski DLHK memiliki tanggung jawab utama, penanganan sering kali baru dilakukan setelah keluhan warga membanjir.
“DLHK seharusnya menjadi garda terdepan dalam menjaga kebersihan kota. Kenyataannya, aksi pembersihan seperti ini hanya terlihat saat wali kota turun langsung,” ujar Lina, warga Kelurahan Anggoeya.
Sorotan tajam terhadap Kadis DLHK terus mencuat. Warga mempertanyakan mengapa masalah sampah yang terjadi hampir di seluruh wilayah Kota Kendari tidak pernah terselesaikan secara sistematis.
“Kalau masalah ini terus berulang, berarti ada yang salah di dalam manajemen DLHK. Kami butuh pemimpin yang sigap dan punya visi untuk kebersihan kota,” kata Arif, salah seorang warga Nanga-nanga.
Dalam pembersihan kali ini, Parinringi tidak hanya melibatkan UPTD teknis, tetapi juga camat, lurah, RW, dan RT di 28 titik pembersihan serentak. Ia menegaskan bahwa kebersihan kota adalah tanggung jawab bersama.
“Kita ingin Kendari kembali menjadi kota bersih seperti beberapa tahun lalu,” ucapnya optimistis. (Red)
Tinggalkan Balasan