Turut hadir Ketua DPRD Konawe Selatan Hamrin, S.Kom., M.AP., Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Hasan, ST., MT., serta Kepala Bidang Tata Ruang Iwawono Anshari, ST., MPWK.
Dalam sambutan tersebut, Bupati Irham Kalenggo menegaskan bahwa penataan ruang menjadi fondasi penting untuk memastikan pembangunan berjalan terarah, inklusif, dan berkelanjutan.
Menurutnya, pembangunan tanpa peta dan regulasi tata ruang yang terperinci berisiko menimbulkan tumpang tindih pemanfaatan lahan, kerusakan lingkungan hingga konflik sosial di tengah masyarakat.
“Tanpa adanya peta dan regulasi tata ruang yang detail, pembangunan suatu daerah berisiko berjalan tanpa arah, tumpang tindih, dan berpotensi memicu kerusakan lingkungan maupun konflik sosial di masyarakat,” demikian disampaikan dalam sambutan Bupati.
Irham menjelaskan, Kecamatan Lalembuu memiliki potensi besar di sektor pertanian, perkebunan, dan peternakan. Wilayah ini bahkan dikenal sebagai salah satu lumbung agraris di Konawe Selatan.
Sementara Kecamatan Moramo memiliki karakteristik ekonomi yang lebih beragam. Selain potensi pariwisata alam dan bahari, wilayah tersebut juga memiliki kawasan pesisir, perikanan, serta posisi geografis yang berbatasan dengan simpul perkembangan industri dan logistik regional.
Melalui penyusunan RDTR, pemerintah ingin memastikan potensi kedua wilayah tersebut dapat dikembangkan sesuai peruntukan ruangnya. Dengan begitu, pembangunan ekonomi dapat berjalan tanpa mengabaikan kepentingan masyarakat dan kelestarian lingkungan.
Salah satu target penyusunan RDTR adalah memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha dan investor melalui integrasi dengan sistem perizinan berusaha berbasis elektronik atau Online Single Submission (OSS).
Jika telah terintegrasi, RDTR Moramo dan Lalembuu nantinya dapat diakses melalui sistem OSS secara nasional. Investor dari berbagai daerah dapat mengetahui kesesuaian pemanfaatan ruang sebelum mengajukan perizinan usaha.
Namun, Irham mengingatkan agar kemudahan investasi tidak mengabaikan hak masyarakat lokal, khususnya terkait ruang hidup dan pengelolaan lahan.
“Para pelaku usaha dan investor akan mendapatkan kemudahan dan kepastian dalam berinvestasi. Namun di saat yang sama, hak-hak ruang hidup masyarakat lokal dan kawasan lindung tetap terjaga dengan aman,” demikian pesan Bupati.
Ia juga meminta camat, kepala desa, lurah, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan tokoh pemuda dari Kecamatan Moramo dan Lalembuu agar aktif memberikan masukan selama proses konsultasi publik.
Menurutnya, keterlibatan masyarakat sangat penting untuk memastikan potensi lokal dan hak pengelolaan lahan warga tidak terabaikan dalam penyusunan dokumen tata ruang.
Irham menegaskan, koreksi dan saran masyarakat pada tahap awal akan menentukan kualitas Peraturan Kepala Daerah (Perkada) yang nantinya menjadi landasan penataan ruang kedua wilayah tersebut.
Konsultasi publik ini membahas dua agenda utama. Pada sesi pertama, tim konsultan memaparkan tujuan penataan ruang serta konsep pengembangan wilayah perencanaan Moramo dan Lalembuu. Pembahasan dilanjutkan dengan diskusi dan tanggapan peserta.
Selanjutnya, sesi kedua difokuskan pada Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), termasuk penapisan isu pembangunan berkelanjutan untuk menentukan isu-isu paling strategis yang harus diperhatikan dalam perencanaan wilayah.
Kegiatan tersebut melibatkan berbagai unsur pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan, lembaga teknis, akademisi, organisasi profesi, hingga unsur masyarakat.
Sejumlah instansi yang dilibatkan antara lain Bappeda Sultra, Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang Sultra, Dinas Lingkungan Hidup, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Sulawesi Tenggara, BKSDA Sulawesi Tenggara, Balai Wilayah Sungai Sulawesi IV Kendari, PLN, Telkom Indonesia, Ikatan Ahli Perencanaan Sulawesi Tenggara, serta organisasi masyarakat sipil Jaringan Untuk Hutan (JAUH).
Melalui penyusunan RDTR dan KLHS tersebut, Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan berharap Moramo dan Lalembuu dapat berkembang sesuai potensi masing-masing wilayah. Penguatan sektor agraris di Lalembuu dan pengembangan potensi multisektor di Moramo diharapkan mampu membuka peluang ekonomi, menarik investasi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Pemerintah juga berharap perencanaan tersebut mampu menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi, perlindungan lingkungan, kesiapsiagaan terhadap bencana, dan kepentingan masyarakat untuk jangka panjang.
Editor: Ixan
Tinggalkan Balasan