Kejagung juga menyebut penyidik menemukan penggunaan dokumen yang dinilai tidak sah dalam rangkaian kegiatan ekspor tersebut.
Dalam pengusutan perkara, penyidik sebelumnya menyebut adanya kerugian keuangan negara berdasarkan perhitungan BPKP sebesar Rp401.653.737.469,69.
PT CNI telah menyerahkan uang sebesar nilai tersebut kepada penyidik pada 28 Agustus 2026. Dana itu kemudian ditempatkan pada rekening penampungan terkait perkara di Bank Mandiri atas nama RPL JAM Pidsus.
Baca Juga:
Meski uang kerugian negara telah diserahkan, proses hukum terhadap para tersangka tetap berjalan. Penetapan MHI sebagai tersangka merupakan bagian dari pengembangan penyidikan Kejagung terhadap dugaan penyimpangan tata kelola komoditas nikel tersebut.
Editor: Xan
Tinggalkan Balasan