Menjaga yang Tak Selalu Terlihat ASR Memperkuat Fondasi Persatuan untuk Sultra Maju

Melalui visi Sulawesi Tenggara Maju Menuju Masyarakat Aman, Sejahtera, dan Religius, pemerintah daerah tidak hanya dituntut menghadirkan pembangunan fisik. Pemerintah juga perlu memastikan bahwa kehidupan sosial, politik, dan kebangsaan berjalan dengan baik.

Di sinilah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Sulawesi Tenggara memiliki peran strategis. Lembaga ini bekerja pada wilayah yang sering kali tidak terlihat secara langsung, tetapi sangat menentukan suasana kehidupan masyarakat.

Mulai dari penguatan demokrasi, pembinaan organisasi kemasyarakatan, pengembangan moderasi beragama, pendidikan wawasan kebangsaan, hingga kewaspadaan dini terhadap potensi konflik dan ekstremisme.

Kerja-kerja tersebut menjadi bagian dari upaya membangun daerah yang bukan hanya berkembang secara fisik, tetapi juga kuat secara sosial. Sebab, pembangunan membutuhkan masyarakat yang saling percaya dan mampu menjaga kebersamaan.

Salah satu gambaran perkembangan kehidupan demokrasi di Sulawesi Tenggara terlihat melalui capaian Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) 2025.

Berdasarkan data yang dirilis Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara bersama Badan Pusat Statistik (BPS), skor IDI Sultra pada 2025 mencapai 81,48. Angka tersebut meningkat 3,44 poin dibandingkan tahun 2024 yang berada pada posisi 78,04.

Capaian itu menempatkan Sulawesi Tenggara dalam kategori demokrasi tinggi dan berada di peringkat ke-14 secara nasional. Di tingkat regional Sulawesi, Sultra tercatat sebagai provinsi dengan nilai IDI tertinggi kedua setelah Sulawesi Selatan, sekaligus mencatat kenaikan terbesar kedua di kawasan tersebut.

Peningkatan juga terlihat pada sejumlah aspek penilaian. Aspek kebebasan mencapai 85,99 atau meningkat 9,28 poin. Kapasitas lembaga demokrasi berada pada angka 76,93 atau naik 6,33 poin. Sementara aspek kesetaraan tercatat sebesar 81,56.

Angka-angka tersebut bukan sekadar deretan statistik. Di dalamnya terdapat gambaran mengenai bagaimana ruang kebebasan masyarakat berkembang, bagaimana lembaga demokrasi menjalankan perannya, serta bagaimana kesetaraan menjadi bagian dari kehidupan bermasyarakat.

Bagi pemerintah daerah, capaian tersebut menjadi salah satu bahan evaluasi untuk terus memperbaiki kualitas demokrasi. Sebab, demokrasi tidak hanya berlangsung ketika masyarakat datang ke tempat pemungutan suara untuk memilih pemimpin.

Demokrasi juga hadir ketika warga memiliki kesempatan menyampaikan pendapat, ketika aspirasi masyarakat mendapat ruang, dan ketika lembaga pemerintahan mampu menjalankan fungsi secara bertanggung jawab.

Karena itu, penguatan demokrasi membutuhkan keterlibatan banyak pihak. Pemerintah, lembaga penyelenggara, organisasi masyarakat, kelompok pemuda, dan warga memiliki peran masing-masing dalam menjaga kualitas kehidupan demokrasi.

Kesbangpol Sultra menjadi salah satu unsur pemerintah daerah yang berperan dalam koordinasi dan penguatan kehidupan politik serta kebangsaan. Melalui sosialisasi, pembinaan, dan kerja sama lintas lembaga, upaya membangun demokrasi terus diarahkan agar berjalan seiring dengan stabilitas daerah.

Pada 26 Agustus 2026, BPS Sultra menggelar Sosialisasi dan Diskusi Indeks Demokrasi Indonesia 2025. Kegiatan tersebut menjadi ruang untuk membahas capaian sekaligus memahami berbagai indikator yang digunakan dalam pengukuran demokrasi.

Pesan penting dari penguatan IDI adalah bahwa demokrasi harus terus dirawat. Nilainya tidak hanya terletak pada tingginya angka, tetapi juga pada kemampuan seluruh elemen masyarakat menjaga kebebasan, kesetaraan, dan kepercayaan terhadap lembaga demokrasi.

Di tengah kehidupan masyarakat yang semakin dinamis, menjaga stabilitas daerah bukan perkara mudah. Perbedaan pandangan politik, persoalan sosial, konflik kepentingan, hingga sengketa terkait sumber daya alam dapat menjadi pemicu ketegangan apabila tidak dikelola dengan baik.

Perkembangan teknologi juga menghadirkan tantangan baru. Informasi dapat menyebar dalam hitungan detik. Berita yang belum terverifikasi, provokasi, dan ujaran kebencian dapat memengaruhi hubungan antarkelompok masyarakat.

Karena itu, upaya pencegahan menjadi sama pentingnya dengan penanganan ketika persoalan telah terjadi.

Kesbangpol Sultra memperkuat koordinasi dengan berbagai unsur untuk membangun sistem kewaspadaan dini. Salah satunya melalui keterlibatan Kepala Kesbangpol Sultra, Andrian, S.E., M.M., sebagai narasumber dalam Rapat Kerja Teknis Fungsi Intelkam Polda Sultra pada 6 November 2026.

Dalam forum tersebut, pembahasan diarahkan pada berbagai ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan yang berpotensi memengaruhi stabilitas daerah.

Beberapa persoalan yang menjadi perhatian antara lain potensi konflik horizontal berlatar belakang suku, agama, ras, dan antargolongan, polarisasi politik, persoalan agraria dan sumber daya alam, serta penyebaran disinformasi di ruang digital.

Pembahasan tersebut memperlihatkan bahwa menjaga keamanan dan ketertiban bukan hanya menjadi tanggung jawab aparat keamanan. Pemerintah daerah juga membutuhkan informasi yang akurat, koordinasi yang berjalan baik, serta kemampuan membaca gejala persoalan sejak awal.

Dalam konteks itu, keberadaan Komunitas Intelijen Daerah (Kominda) dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) menjadi bagian dari upaya memperkuat pertukaran informasi dan deteksi dini.

Informasi yang diterima perlu diverifikasi dan dianalisis sebelum menjadi dasar rekomendasi kebijakan. Dengan demikian, langkah pencegahan dapat dilakukan secara lebih tepat dan tidak semata-mata menunggu persoalan berkembang menjadi konflik terbuka.

Tantangan seperti keterbatasan sumber daya manusia, pertukaran data, kapasitas kelembagaan, dan penyebaran provokasi digital juga membutuhkan perhatian. Penguatan koordinasi dan peningkatan kapasitas menjadi bagian penting agar kewaspadaan dini dapat berjalan lebih efektif.

Persoalan lain yang tidak kalah penting adalah penyebaran paham ekstremisme yang berpotensi mengarah pada tindakan kekerasan.

Pada 12 Juni 2026, Kesbangpol Sultra menerima kunjungan Kasatgaswil Densus 88 Antiteror Polri Sultra, Kombes Pol Mas Jaya, S.Ag., M.Si. Pertemuan tersebut membahas koordinasi dan penguatan sinergi dalam mencegah penyebaran paham ekstremisme yang dapat mengarah pada terorisme.

Upaya pencegahan tidak cukup hanya dilakukan melalui pendekatan keamanan. Penguatan wawasan kebangsaan, toleransi, pemahaman terhadap Pancasila, serta ketahanan sosial masyarakat juga menjadi bagian penting.

Sebab, masyarakat yang memiliki pemahaman kebangsaan dan kemampuan menyaring informasi akan lebih siap menghadapi ajakan yang mengarah pada kebencian maupun kekerasan.

Perhatian terhadap persoalan ini kemudian diperluas melalui Focus Group Discussion (FGD) Pencegahan Ekstremisme pada Anak yang digelar Kesbangpol Sultra pada 29 Oktober 2026 di Aula Kesbangpol.

Kegiatan tersebut dibuka oleh Asisten II Setda Sultra, Dr. Mujahidin, S.Pd., S.H., M.H., dengan menghadirkan sejumlah pemangku kepentingan, di antaranya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sultra, Densus 88, serta Sentra Meohai Kendari.

Forum ini mengangkat persoalan yang semakin dekat dengan kehidupan keluarga. Anak-anak dan remaja kini tumbuh bersama teknologi digital. Mereka dapat mengakses berbagai informasi, berkomunikasi, dan membangun pertemanan melalui media sosial maupun platform permainan daring.

Di satu sisi, perkembangan teknologi memberikan banyak manfaat. Namun, tanpa pendampingan yang baik, ruang digital juga dapat menjadi tempat masuknya informasi menyesatkan, ajakan intoleransi, dan paham kekerasan.

Karena itu, pencegahan perlu dimulai dari lingkungan terdekat anak. Sekolah dan tenaga pendidik perlu memiliki kepekaan terhadap perubahan perilaku yang mengarah pada persoalan serius. Orang tua juga perlu membangun komunikasi dan pendampingan dalam penggunaan teknologi.

Literasi digital menjadi kebutuhan penting agar anak mampu membedakan informasi yang benar dan menyesatkan, memahami dampak dari konten yang dikonsumsi, serta tidak mudah terpengaruh provokasi.

Melalui forum tersebut, pemerintah daerah mendorong penguatan kerja sama lintas sektor. Perlindungan anak dari paparan ekstremisme tidak dapat dibebankan kepada satu lembaga saja. Keluarga, sekolah, pemerintah, aparat keamanan, dan lingkungan sosial perlu bergerak bersama.

Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari upaya menyiapkan generasi muda yang memiliki karakter kebangsaan, mampu berpikir kritis, dan menghargai perbedaan.

Sulawesi Tenggara memiliki masyarakat dengan latar belakang suku, agama, budaya, dan tradisi yang beragam. Keberagaman tersebut merupakan kekayaan daerah yang perlu dijaga bersama.

Namun, keberagaman tidak akan otomatis menjadi kekuatan apabila tidak disertai sikap saling menghormati. Dibutuhkan ruang dialog, kesediaan mendengar, dan kemampuan menerima perbedaan sebagai bagian dari kehidupan bersama.

Atas dasar itu, penguatan moderasi beragama menjadi salah satu perhatian Kesbangpol Sultra.

Pada 4 Juli 2026, Kesbangpol Sultra berpartisipasi dalam kegiatan Orientasi Penggerak Moderasi Beragama Pemuda Lintas Agama yang dilaksanakan di Kantor Wilayah Kementerian Agama Sulawesi Tenggara.

Kegiatan tersebut mengangkat tema “Membangun Pemuda Toleran, Kreatif dan Berdaya untuk Sulawesi Tenggara Rukun”.

Dalam kesempatan itu, Kepala Kesbangpol Sultra Andrian menjadi narasumber dengan materi “Moderasi Beragama: Pemuda Beraksi Jaga Sulawesi Tenggara Rawat Harmoni”.

Pemuda memiliki posisi penting dalam menjaga kerukunan. Mereka bukan hanya kelompok yang menerima pesan tentang toleransi, melainkan juga dapat menjadi penggerak dialog dan kolaborasi di lingkungan masing-masing.

Di tengah perkembangan media sosial, pemuda juga diharapkan mampu menggunakan ruang digital secara bijak. Mereka dapat mengambil peran dalam melawan provokasi, menyebarkan informasi yang benar, serta membangun percakapan yang sehat di tengah perbedaan.

Moderasi beragama sendiri bukan berarti mengurangi keyakinan seseorang. Justru, nilai utamanya adalah membangun sikap yang adil, seimbang, menghormati pemeluk agama lain, dan menolak kekerasan atas nama keyakinan.

Penguatan wawasan kebangsaan juga dilakukan melalui kegiatan pembekalan kepada purnawirawan, putra-putri purnawirawan, dan keluarga besar Polri pada 15 Oktober 2026.

Materi yang dibahas meliputi komitmen kebangsaan, toleransi, penolakan terhadap kekerasan, serta penerimaan terhadap tradisi lokal yang sejalan dengan nilai kebangsaan. Empat indikator moderasi beragama, yakni komitmen kebangsaan, toleransi, antikekerasan, dan penerimaan terhadap tradisi, turut menjadi bagian dari pembahasan.

Upaya menjaga harmoni juga membutuhkan pemahaman bahwa perbedaan tidak harus berakhir dengan pertentangan. Justru, ketika dikelola melalui dialog dan sikap saling menghormati, keberagaman dapat menjadi modal sosial untuk membangun daerah.

Persatuan tidak hanya dibangun melalui kebijakan pemerintah. Ia juga tumbuh dari aktivitas masyarakat, organisasi sosial, komunitas, dan kelompok warga yang memiliki kepedulian terhadap lingkungannya.

Karena itu, keberadaan organisasi kemasyarakatan perlu mendapatkan ruang pembinaan dan pemberdayaan. Organisasi yang tertib, mandiri, dan memiliki kapasitas dapat menjadi mitra penting pemerintah dalam mendukung pembangunan.

Pada 10 November 2026, Kesbangpol Sultra menggelar Rapat Koordinasi Pembinaan, Pemberdayaan, dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan.

Kegiatan tersebut mengangkat tema “Memperkuat Sinergi dan Kolaborasi Pemerintah dengan Organisasi Kemasyarakatan yang Tertib, Mandiri dan Berdaya dalam Mendukung Pembangunan Sulawesi Tenggara”.

Melalui kegiatan ini, pemerintah mendorong organisasi kemasyarakatan untuk memperhatikan ketertiban administrasi, meningkatkan kapasitas kelembagaan, menjaga kemandirian, serta berpartisipasi secara konstruktif dalam kehidupan sosial.

Organisasi masyarakat memiliki kedekatan dengan warga. Mereka dapat menjadi saluran aspirasi, menggerakkan kegiatan sosial, dan membantu menyampaikan persoalan yang dihadapi masyarakat kepada pemerintah.

Hubungan yang baik antara pemerintah dan organisasi kemasyarakatan juga penting untuk membangun komunikasi yang terbuka. Dengan begitu, aspirasi dapat disampaikan melalui ruang dialog, sementara perbedaan pandangan dapat dikelola secara dewasa.

Kesbangpol juga melakukan koordinasi terkait keberadaan dan legalitas partai politik. Pada 23 Juni 2026, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tenggara menggelar koordinasi dan sosialisasi mengenai pengesahan badan hukum partai politik.

Kegiatan tersebut melibatkan Kesbangpol provinsi, Kesbangpol kabupaten/kota, serta perwakilan partai politik. Salah satu materi yang disampaikan adalah proses dan kelengkapan dokumen dalam pengesahan badan hukum partai politik.

Dalam mekanisme yang dijelaskan, Kesbangpol tidak lagi menerbitkan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) partai politik. Kesbangpol melakukan verifikasi dan menerbitkan Surat Keberadaan Kepengurusan dan Kantor Perwakilan Partai Politik sebagai bagian dari dukungan terhadap proses administrasi di Kementerian Hukum.

Koordinasi semacam ini penting untuk memastikan kehidupan politik daerah berjalan sesuai ketentuan, sekaligus memperkuat komunikasi antara pemerintah dan partai politik.

Menjaga persatuan tidak selalu harus dimulai dari forum besar atau kegiatan formal. Nilai kebangsaan juga dapat tumbuh melalui tindakan sederhana yang dilakukan bersama.

Pada 14 April 2026, jajaran Bakesbangpol Sultra ikut dalam kegiatan kerja bakti Gerakan Indonesia Asri di kawasan Eks MTQ Kendari.

Para peserta membersihkan taman, mengumpulkan sampah dan dedaunan kering, merapikan jalur pejalan kaki, serta menjaga fasilitas umum agar tetap bersih dan nyaman digunakan masyarakat.

Kegiatan tersebut menjadi gambaran bahwa kepedulian terhadap lingkungan juga merupakan bagian dari semangat kebersamaan. Ruang publik adalah milik bersama, sehingga merawatnya membutuhkan partisipasi seluruh elemen masyarakat.

Kesbangpol juga menerima koordinasi dari Kejaksaan Agung RI pada 11 Juni 2026 dalam rangka penguatan sinergi program pembangunan demokrasi. Pembahasan diarahkan pada kualitas demokrasi, stabilitas politik, partisipasi masyarakat, serta penguatan kelembagaan.

Sementara itu, pada 29 Juli 2026, Kepala Kesbangpol Sultra menerima kunjungan Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) Sulawesi Tenggara. Pertemuan tersebut membahas peluang kemitraan dengan pedagang pasar tradisional, ketahanan sosial, pemberdayaan masyarakat, dan penguatan ekonomi lokal.

Pertemuan dengan berbagai kelompok masyarakat tersebut memperlihatkan bahwa pembangunan daerah membutuhkan komunikasi yang terus berjalan. Aspirasi masyarakat perlu didengar, sementara pemerintah membutuhkan dukungan dan partisipasi warga agar program pembangunan dapat menjangkau kebutuhan yang lebih luas.

Nilai persatuan juga berkaitan erat dengan sejarah perjuangan bangsa. Semangat patriotisme, nasionalisme, pengorbanan, dan kecintaan terhadap tanah air merupakan warisan yang perlu terus diteruskan kepada generasi berikutnya.

Pada 10 Agustus 2026, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara menggelar upacara peringatan Hari Veteran Nasional 2026 di lapangan Kantor Gubernur Sultra. Kegiatan tersebut dihadiri Gubernur ASR, unsur Forkopimda, organisasi perangkat daerah, aparatur sipil negara, dan para veteran.

Peringatan tersebut mengangkat tema “Veteran Menjaga Nilai Juang, Menginspirasi Indonesia Maju”.

Dalam kesempatan itu, Gubernur ASR menekankan pentingnya meneladani semangat perjuangan para veteran, termasuk nilai patriotisme, nasionalisme, keberanian, persatuan, pengorbanan, disiplin, integritas, dan cinta tanah air.

Peringatan tersebut menjadi pengingat bahwa kemajuan yang dinikmati saat ini tidak terlepas dari perjuangan generasi terdahulu. Nilai-nilai itu perlu dirawat agar tidak berhenti sebagai kenangan sejarah, tetapi tetap hidup dalam perilaku masyarakat.

Dukungan terhadap kegiatan tersebut berlanjut melalui kunjungan silaturahmi DPD Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) dan Pemuda Panca Marga (PPM) Sultra kepada Kepala Kesbangpol Andrian pada 21 Agustus 2026. Pertemuan itu menjadi bagian dari komunikasi dan apresiasi atas dukungan pemerintah dalam pelaksanaan peringatan Hari Veteran Nasional.

Nilai kebangsaan memang tidak cukup hanya dikenang dalam upacara. Ia harus hadir dalam sikap saling menghargai, menjaga persaudaraan, serta mengutamakan kepentingan bersama.

Berbagai kegiatan tersebut memperlihatkan bahwa menjaga persatuan merupakan pekerjaan yang membutuhkan keterlibatan banyak pihak. Pemerintah tidak dapat bekerja sendiri. Aparat keamanan, lembaga pendidikan, organisasi kemasyarakatan, tokoh agama, pemuda, pelaku ekonomi, dan masyarakat luas memiliki peran yang saling melengkapi.

Di bawah kepemimpinan Gubernur ASR, penguatan fondasi kebangsaan menjadi salah satu bagian dari upaya mendukung arah pembangunan Sulawesi Tenggara.

Visi Sulawesi Tenggara Maju Menuju Masyarakat Aman, Sejahtera, dan Religius membutuhkan kondisi daerah yang kondusif serta masyarakat yang mampu menjaga harmoni.

Kata aman bukan hanya berkaitan dengan tidak adanya gangguan keamanan. Rasa aman juga tumbuh ketika masyarakat dapat menjalankan aktivitas, menyampaikan pendapat, dan menjalani kehidupan sosial tanpa takut menjadi korban diskriminasi maupun kekerasan.

Kata sejahtera juga tidak hanya berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi. Kesejahteraan membutuhkan lingkungan sosial yang mendukung, hubungan antarmasyarakat yang baik, serta ruang partisipasi yang terbuka.

Sementara religiusitas perlu tercermin dalam perilaku yang menghormati sesama, menjunjung nilai kemanusiaan, dan menjaga kerukunan antarumat beragama.

Dalam konteks tersebut, Kesbangpol menjadi salah satu perangkat daerah yang berperan merawat fondasi sosial dan politik melalui koordinasi, pembinaan, penguatan demokrasi, serta kewaspadaan dini.

Tentu, pekerjaan menjaga persatuan tidak selesai hanya dengan satu kegiatan atau satu program. Dinamika masyarakat terus berubah. Tantangan baru dapat muncul seiring perkembangan teknologi, perubahan politik, dan persoalan sosial ekonomi.

Karena itu, konsistensi kerja, koordinasi lintas sektor, serta kemampuan memahami kebutuhan masyarakat harus terus diperkuat.

Pada akhirnya, pembangunan yang kokoh tidak hanya berdiri di atas beton dan aspal. Ia juga membutuhkan kepercayaan, persaudaraan, toleransi, dan kesediaan masyarakat untuk berjalan bersama meskipun memiliki latar belakang serta pandangan yang berbeda.

Hal-hal tersebut mungkin tidak selalu terlihat dalam bentuk bangunan atau proyek fisik. Namun, justru di sanalah salah satu kekuatan sebuah daerah dibangun.

Melalui penguatan demokrasi, pembinaan organisasi kemasyarakatan, moderasi beragama, pencegahan ekstremisme, dan kewaspadaan dini, Kesbangpol Sultra terus menjalankan perannya dalam mendukung arah pembangunan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Di bawah kepemimpinan ASR, upaya merawat persatuan menjadi bagian dari ikhtiar membangun Sulawesi Tenggara yang lebih kuat. Sebab, kemajuan tidak hanya tentang seberapa jauh sebuah daerah melangkah, tetapi juga tentang bagaimana masyarakatnya tetap berjalan bersama.

Menjaga yang tak selalu terlihat hari ini merupakan bagian dari menyiapkan masa depan Sulawesi Tenggara yang aman, sejahtera, religius, dan maju.

Editor: Ixan  – Advertorial