Perusahaan mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 02.505.239.0-022.000 serta Nomor Surat Keputusan IUP 731/DPMPTSP/XII/2020.
Izin tersebut diterbitkan melalui keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Sulawesi Tenggara pada 2 Desember 2020, terkait persetujuan perubahan IUP Operasi Produksi PT Bumi Sentosa Jaya.
Dalam dokumen yang sama, perusahaan mencantumkan kode wilayah WIUP 3474092122014120 dengan komoditas utama bijih nikel dan jangka waktu WIUP selama 20 tahun.
Kantor operasional perusahaan tercatat berada di lokasi tambang Site Boedingi, Desa Boedingi, Kecamatan Lasolo Kepulauan. Sementara kantor Kendari beralamat di Jalan Mekar Nomor 67, Kota Kendari.
Adapun alamat korespondensi yang tercantum dalam laporan berada di Kompleks Ruko Citra Land Blok I Nomor 11, Jalan Malaka, Andonohu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari. Perusahaan juga mencantumkan alamat surat elektronik ktt@bumisentosajaya.com.
Data perusahaan turut memperlihatkan susunan pemegang saham dan pengurus yang tercatat dalam laporan konservasi mineral tersebut.
Kepemilikan saham PT BSJ terbagi kepada dua badan usaha. PT Sumber Mas Mineral menguasai 70 persen saham, sedangkan PT Hamparan Investama Sukses memiliki 30 persen saham.
Pada jajaran direksi, Dani Parjaman tercatat sebagai Direktur Utama, sementara Jamaluddin Hasim menjabat Direktur.
Adapun posisi Komisaris Utama dijabat Arif Kurniawan. Dua nama lainnya yang tercantum sebagai komisaris adalah Jhonson Yaptonaga dan Liu Edi Amas.
Nama Arif Kurniawan menjadi perhatian karena Kejagung menyebutnya sebagai salah satu penerima manfaat atau beneficial owner dalam perkara dugaan korupsi tata kelola pertambangan nikel di Sulawesi Tenggara.
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Anang Supriatna, menyampaikan Arif merupakan salah satu pemilik yang memperoleh keuntungan dari aktivitas perusahaan.
“Salah satu owner yang memperoleh keuntungan, beneficial owner,” ujar Anang kepada wartawan, Selasa (10/11/2026).
Sebelumnya, Kejagung juga mengungkap enam perusahaan yang diduga berada dalam kendali Arif Kurniawan melalui holding PT DDA bersama seorang berinisial LEI.
Selain PT BSJ, perusahaan tersebut meliputi PT KAA dengan luas IUP 1.036 hektare, PT ANI seluas 106 hektare, PT AMI seluas 1.000 hektare, PT AMID seluas 1.026 hektare, serta PT HJ yang luas konsesinya belum disebutkan.
Keterkaitan keenam perusahaan tersebut menjadi bagian dari penyidikan untuk menelusuri pengendalian korporasi dan aktivitas pertambangan nikel di Sulawesi Tenggara.
Dari sisi perizinan, laporan perusahaan mencantumkan sejumlah dokumen yang menjadi dasar kegiatan operasionalnya.
Selain SK IUP Nomor 731/DPMPTSP/XII/2020, PT BSJ mencatat persetujuan dokumen lingkungan Nomor 503/03/PIL/DPMPTSP/V/2021 tertanggal 6 Mei 2021.
Perusahaan juga mencantumkan persetujuan studi kelayakan atau feasibility study berdasarkan SK T-508/MB.04/MEM.B/2022 tertanggal 17 Oktober 2022.
Dalam dokumen tersebut, PT BSJ turut menyebut telah memiliki persetujuan penggunaan kawasan hutan dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui SK Nomor SK.421/Menlhk/Setjen/PLA.0/7/2021 tertanggal 29 Juli 2021.
Persetujuan tersebut diberikan untuk kegiatan operasi produksi nikel dan sarana penunjangnya di kawasan hutan produksi terbatas di Konawe Utara dengan luas sekitar 193,06 hektare.
Perusahaan membagi area PPKH tersebut menjadi empat blok, yakni Blok A seluas 46,85 hektare, Blok B 34,58 hektare, Blok C 59,22 hektare, dan Blok D 26,92 hektare.
Laporan perusahaan juga mencatat komposisi wilayah IUP seluas 1.030 hektare terdiri atas 432,5 hektare kawasan hutan konservasi, 557 hektare hutan lindung, dan 40,9 hektare hutan produksi.
Data tersebut menjadi penting karena dalam pemberitaan Monitor Indonesia yang mengutip hasil pemeriksaan BPK tahun 2024, disebutkan adanya aktivitas pertambangan PT BSJ di kawasan hutan lindung dan di luar area PPKH seluas 225,96 hektare.
Temuan tersebut berkaitan dengan pemeriksaan terhadap kegiatan pertambangan PT BSJ dan PT TMS.
Perbedaan antara luasan konsesi, kawasan hutan, persetujuan penggunaan kawasan hutan, dan lokasi aktual penambangan menjadi bagian yang perlu diperiksa dalam kaitannya dengan aktivitas perusahaan.
Selain persoalan perizinan, laporan konservasi mineral PT BSJ juga memberikan gambaran mengenai besarnya kegiatan produksi bijih nikel perusahaan.
Dalam laporan Triwulan IV 2024, perusahaan menyatakan kegiatan penambangan bijih nikel telah dilakukan sejak 2021.
Untuk tahun 2024, PT BSJ mencatat rencana produksi sebesar 2,1 juta ton. Sementara kapasitas produksi pertambangan tahunan yang dicantumkan dalam dokumen mencapai
Editor: Ixan
Tinggalkan Balasan