JAKARTA, – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) akan terus memantau pembangunan rumah subsidi di seluruh Indonesia. Menteri PKP, Maruarar Sirait, menegaskan bahwa pengembang harus bertanggung jawab terhadap kualitas rumah subsidi yang mereka bangun.
Menurut Maruarar, pemantauan ini juga membuka kesempatan bagi pengembang yang belum mendapat kesempatan namun memiliki kemampuan untuk membangun perumahan berkualitas. “Saya akan memeriksa pengembang yang baik dan yang tidak, untuk memberi peluang kepada pengembang yang kompeten namun belum diberi kesempatan,” ujar Maruarar dalam keterangan resminya, di Jakarta, Senin (10/2/2025).
Pembangunan perumahan bersubsidi dengan kualitas bangunan yang baik, serta didukung oleh penghijauan dan sistem keamanan yang memadai, menjadi salah satu fokus utama pemerintah dalam memastikan keberlanjutan program rumah layak huni untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Maruarar menegaskan pentingnya pengembang untuk segera memperbaiki fasilitas yang rusak dan mengganggu kenyamanan penghuni.
Sebagai bagian dari program pemantauan, Maruarar melakukan kunjungan ke lokasi perumahan bersubsidi Amora Bangun Setia di Kampung Gabus, Bekasi, Jawa Barat, pada Minggu (9/2/2025). Perumahan yang terdiri dari 11.000 unit ini mencakup 500 unit rumah non-subsidi dan 10.500 unit rumah subsidi yang dibiayai melalui program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).
Hasil dari dialog antara Menteri PKP, pengembang, dan penghuni menunjukkan bahwa kualitas bangunan di perumahan tersebut sangat baik. Para penghuni merasa nyaman karena setiap unit rumah telah dilengkapi dengan sanitasi yang memadai, lingkungan yang hijau dengan pepohonan, serta sistem keamanan yang baik. Selain itu, kawasan ini juga bebas dari masalah banjir.
Tinggalkan Balasan