“Muna Barat mampu menjadi daerah yang mandiri dan maju di Sultra dengan melihat beberapa potensi yang ada di Mubar misalnya lahan pertanian, perikanan, dan peternakan, serta sejumlah sumber daya alam lainnya,” kata Darwin sebagaimana dikutip Republiknews.co.id, Selasa (18/4/2023).
Pemberitaan tersebut juga menyebut Darwin ingin mendorong pemberdayaan pengusaha lokal dan memperluas lapangan pekerjaan di Muna Barat.
Rekam jejak bisnis Darwin kembali diulas Sultranesia.com dalam artikel profil berjudul “Profil La Ode Darwin Calon Bupati Mubar: Harapan Baru Bagi Masyarakat” yang diterbitkan pada 13 Juli 2024.
Dalam artikel tersebut, Sultranesia menyebut Darwin pernah menakhodai empat perusahaan, yakni PT Panca Logam Makmur Arga, PT Arga Morini Indah, PT Arga Morini Indotama, dan PT Bakti Pertiwi Nusantara.
Pemberitaan itu juga menyebut Darwin sebagai pengusaha yang memiliki pengalaman di sektor pertambangan. Namun, rincian periode jabatan, posisi formal, serta hubungan kepemilikan Darwin pada masing-masing perusahaan tidak dijelaskan secara terperinci dalam artikel tersebut.
Sementara itu, dokumen Laporan Pelaksanaan RKL-RPL PT Arga Morini Indotama periode Juli–Desember 2021 secara langsung mencantumkan nama La Ode Darwin sebagai direktur perusahaan. Dokumen tersebut diterbitkan pada Desember 2021.
Dokumen itu menjadi salah satu catatan mengenai riwayat jabatan Darwin di PT Arga Morini Indotama. Namun, belum menjelaskan secara rinci kapan ia mulai menjabat, kapan mengakhiri masa jabatannya, maupun apakah yang bersangkutan masih memiliki hubungan kepemilikan dengan perusahaan tersebut.
Di sisi lain, dokumen Laporan Konservasi Mineral Triwulan III Tahun 2024 PT Arga Morini Indah memperlihatkan data kegiatan pertambangan perusahaan di Desa Wulu, Kecamatan Talaga Raya, Kabupaten Buton Tengah.
Dalam laporan tersebut, PT AMI mencantumkan memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi berdasarkan Surat Keputusan Kepala DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 219/DPMPTSP/IV/2020.
Laporan yang ditandatangani Kepala Teknik Tambang PT AMI, Dedi Apriadi, itu mencantumkan luas wilayah IUP sebesar 2.834,96 hektare. Perusahaan bergerak di bidang pertambangan mineral logam dengan komoditas utama nikel.
PT AMI juga mencantumkan persetujuan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) Nomor 660.3/03 Tahun 2007 tertanggal 27 Agustus 2007 serta persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) Nomor T-763/MB.04/DJB.M/2024.
Dalam dokumen itu, perusahaan mencantumkan kapasitas produksi maksimum sebesar 3 juta metrik ton dan kapasitas produksi tahunan sebesar 1 juta metrik ton.
Data produksi PT AMI selama Juli hingga September 2024 juga tercantum dalam laporan tersebut. Perusahaan mencatat target produksi bijih nikel sebesar 113.187,87 wet metric ton (WMT), sedangkan realisasinya mencapai 138.728,23 WMT atau 123 persen dari target.
Angka tersebut merupakan data yang dilaporkan perusahaan dalam dokumen konservasi mineral Triwulan III 2024, bukan hasil verifikasi independen terhadap produksi perusahaan.
Laporan itu menjelaskan PT AMI melakukan kegiatan penambangan dan penjualan bijih nikel tanpa proses pengolahan maupun pemurnian mineral.
Pada bagian recovery penambangan, PT AMI mencatat tingkat recovery sebesar 95 persen pada Triwulan III 2024. Lokasi kegiatan yang dicantumkan dalam tabel laporan berada di Blok V.
Dokumen tersebut juga memuat catatan mengenai mineral kadar rendah, cadangan marginal, dan cadangan mineral yang belum tertambang. Untuk cadangan marginal di lokasi D4W, perusahaan mencantumkan kuantitas 306.085 ton dengan kadar nikel 1,66 persen. Perusahaan menyebut material tersebut belum ditambang karena kondisi tanah penutup yang tebal dan keras sehingga membutuhkan alat bantu berupa breaker.
PT AMI juga mencatat cadangan mineral yang tidak tertambang sebanyak 8.726,18 metrik ton di Pit Buena dengan kadar nikel 1,47 persen. Kendala yang disebut perusahaan antara lain topografi curam, stripping ratio tinggi, serta endapan nikel yang tertutup material keras.
Dalam laporan tersebut, perusahaan menyatakan belum melakukan pengelolaan mineral ikutan pada Triwulan III 2024. Pengelolaan sisa hasil pengolahan atau pemurnian juga tidak dilakukan karena perusahaan menyebut belum memiliki rencana pembangunan pabrik pengolahan maupun pemurnian.
Dalam perkembangan penyidikan, Kejagung menyebut enam perusahaan tambang nikel di Sultra diduga berada dalam pengendalian Arif Kurniawan sebagai penerima manfaat atau beneficial owner. Perusahaan tersebut meliputi PT Bumi Sentosa Jaya (BSJ), PT Karya Alam Abadi (KAA), PT Anugerah Nikel Indonesia (ANI), PT Arga Morini Indah (AMI), PT Arga Morini Indotama (AMID), dan PT HJ.
Dalam keterangan Kejagung, PT AMI disebut memiliki luas IUP 1.000 hektare, sedangkan PT AMID memiliki luas IUP 1.026 hektare.
Data luas IUP PT AMI tersebut berbeda dengan laporan konservasi mineral perusahaan tahun 2024 yang mencantumkan luas 2.834,96 hektare. Perbedaan angka ini perlu diklarifikasi kepada Kejagung dan instansi penerbit izin untuk memastikan dasar penghitungan serta data wilayah yang digunakan.
Penyidik Jampidsus Kejagung melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi yang berkaitan dengan perusahaan-perusahaan tersebut. Penggeledahan di wilayah Sultra pada 9 November 2026 mencakup kantor PT AMI di Kendari dan Buton Tengah serta kantor PT AMID di Buton Tengah.
Dalam keterangannya, Kejagung menyebut penyidik menyita sejumlah dokumen terkait kegiatan pertambangan, perizinan, Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB), serta dokumen Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH). Penyidik juga mengamankan barang bukti elektronik untuk kepentingan penyidikan.
Sebelumnya, penyidik juga menggeledah sejumlah lokasi di Jakarta dalam perkara yang sama. Kejagung mengumumkan penyitaan uang tunai dan sejumlah barang bukti elektronik dalam rangkaian penggeledahan tersebut.
Kejagung menyatakan penyidikan perkara ini berkaitan dengan dugaan korupsi tata kelola usaha pertambangan nikel di Sultra selama periode 2013–2025. Salah satu perusahaan yang telah ditetapkan sebagai tersangka korporasi adalah PT Bumi Sentosa Jaya (BSJ).
Dalam pengumuman penyidik, dugaan pelanggaran yang diungkap antara lain berkaitan dengan perizinan pertambangan dan dugaan pemberian uang kepada penyelenggara negara untuk mempermudah proses administrasi serta persetujuan RKAB.
Nama La Ode Darwin juga pernah menjadi perhatian setelah Aliansi Masyarakat Peduli Hukum (Ampuh) Sultra melaporkan dugaan pelanggaran kegiatan pertambangan PT Arga Morini Indotama ke Kejagung pada 20 Oktober 2025.
Direktur Ampuh Sultra, Hendro Nilopo, saat itu menyampaikan sejumlah dugaan pelanggaran, di antaranya aktivitas penambangan di luar wilayah IUP dan dugaan kegiatan pertambangan di kawasan hutan tanpa izin. Laporan tersebut merupakan pengaduan organisasi masyarakat dan belum dapat diperlakukan sebagai fakta hukum yang telah terbukti.
Hingga berita ini ditulis, belum ada keterangan resmi dari Kejagung yang menyatakan La Ode Darwin sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi tata kelola tambang nikel tersebut.
Perdetiknews.com masih berupaya meminta klarifikasi kepada La Ode Darwin mengenai riwayat jabatannya di kedua perusahaan tersebut, termasuk periode jabatan, hubungan kepemilikan, serta kemungkinan kepentingan bisnis yang masih berlangsung.
Tinggalkan Balasan