KENDARI – Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka, melantik 16 Ketua Tim Penggerak PKK dan Ketua Tim Pembina Posyandu Kabupaten/Kota se-Sultra di Aula Merah Putih, Rumah Jabatan Gubernur, Rabu, 12 Maret 2025.
Pelantikan ini dihadiri Wakil Gubernur Sultra, Ketua DPRD Sultra, Ketua Tim Penggerak PKK Sultra Arinta Nila Hapsari, Sekretaris Daerah Sultra, para bupati dan wali kota, serta sejumlah pejabat lainnya. Ketua Tim Penggerak PKK Sultra secara resmi melantik 16 Ketua Tim Penggerak PKK dan Ketua Tim Pembina Posyandu periode 2025-2030.
Acara diawali dengan pembacaan Surat Keputusan Ketua Tim Penggerak PKK dan Tim Pembina Posyandu Sultra, dilanjutkan penandatanganan berita acara serta penyematan pin posyandu sebagai simbol dimulainya tugas mereka.
Gubernur Andi Sumangerukka menegaskan bahwa pelantikan ini bukan sekadar seremonial, tetapi amanah besar dalam pemberdayaan keluarga dan peningkatan layanan kesehatan masyarakat.
“PKK memiliki peran strategis dalam mendukung program pemerintah, khususnya dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga. Melalui 10 program pokok PKK, organisasi ini menjadi mitra pemerintah dalam mewujudkan keluarga yang sehat dan mandiri,” ujar Andi.
Ia juga menekankan bahwa Posyandu kini telah bertransformasi sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2024. Posyandu tidak hanya berfokus pada kesehatan ibu dan anak, tetapi juga mencakup enam bidang Standar Pelayanan Minimal (SPM), yakni pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman dan ketertiban umum, serta perlindungan sosial.
Ketua Tim Penggerak PKK Sultra, Arinta Nila Hapsari, mengatakan pelantikan ini menjadi awal pengabdian dalam pemberdayaan masyarakat.
“Peran ibu-ibu sebagai Ketua Tim Penggerak PKK dan Ketua Tim Pembina Posyandu bukan sekadar jabatan, tetapi panggilan untuk membawa perubahan nyata. Dengan dedikasi dan semangat, saya yakin gerakan PKK dan pembinaan Posyandu akan semakin maju,” katanya.
Sebanyak 16 Ketua Tim Penggerak PKK dan Ketua Tim Pembina Posyandu Kabupaten/Kota dilantik secara serentak, sementara Kabupaten Buton Tengah akan menyusul setelah pelantikan bupatinya.
Dalam arahannya, Ketua Tim Penggerak PKK Pusat menegaskan lima langkah yang harus segera ditindaklanjuti oleh para ketua yang baru dilantik: pemetaan prioritas program, penguatan kelembagaan dan kemitraan, peningkatan kapasitas kader, inovasi dan digitalisasi program, serta persiapan Rakernas 10 Program PKK.
Pelantikan ini diharapkan dapat mempercepat pembentukan Tim Pembina PKK dan Posyandu hingga tingkat kelurahan dan desa. Keberhasilan program bergantung pada kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan.
“Seluruh program yang telah direncanakan akan tetap dilaksanakan hingga Rakernas berikutnya. Kepada bupati dan wali kota, kami titipkan Tim Penggerak PKK dan Tim Pembina Posyandu untuk dibimbing serta didukung sesuai kewenangan yang ada,” tutupnya. (red)
