Jakarta – Badan Gizi Nasional (BGN) membuka peluang untuk memangkas kebutuhan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tahun 2027. Saat ini, pagu indikatif program tersebut masih dihitung sebesar Rp 270 triliun.
Angka jumbo itu dinilai terlalu besar dan akan dihitung ulang seiring dengan langkah efisiensi serta penataan ulang program yang tengah digodok pemerintah.
Wakil Kepala BGN sekaligus Juru Bicara BGN, Agustina Arumsari, mengungkapkan bahwa pagu indikatif Rp 270 triliun tersebut merupakan hasil penyusunan lama dengan asumsi penerima manfaat mencapai 81 juta orang.
“(Anggaran) 2027 itu sekitar Rp 270 triliun dengan asumsi penerima manfaat sekitar 81 juta. Tapi sekali lagi, itu diajukan oleh masa yang dulu,” kata perempuan yang akrab disapa Sari dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta, Kamis (18/6/2026).
Sari menjelaskan, angka tersebut kini sedang dievaluasi bersama Kementerian Keuangan (Kemenkeu). BGN optimistis kebutuhan anggaran MBG masih bisa ditekan lewat berbagai jurus efisiensi. Terlebih, jika merujuk pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), angka tersebut terbilang terlampau jauh.
BGN dan Kemenkeu dijadwalkan bakal menggelar pembahasan lanjutan secara maraton mulai Jumat besok hingga pekan depan untuk memfinalisasi anggaran negara. DPR sendiri telah memberikan lampu hijau berupa tenggat waktu satu bulan bagi BGN untuk menyusun ulang postur anggaran ini. BGN menargetkan proses tersebut rampung sebelum Nota Keuangan dan RAPBN 2027 disampaikan pemerintah pada Agustus mendatang.
Di tengah pembahasan anggaran tahun depan, BGN juga langsung tancap gas melakukan efisiensi pada pelaksanaan MBG tahun ini. Salah satunya dengan menghentikan sementara distribusi makanan selama masa libur sekolah mulai 22 Juni hingga 13 Juli 2026.
Kebijakan setop sementara ini diklaim berpotensi menghemat anggaran insentif Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) hingga lebih dari Rp 3 triliun.
“Kalau kita melihat angka jumlah SPPG yang telah beroperasi 27.820 dikalikan dengan insentif per hari itu selama 18 hari, maka kita sudah bisa melakukan efisiensi insentif SPPG itu sebesar Rp 3.004.560.000,” beber Sari.
Tak hanya menahan distribusi saat libur sekolah, BGN juga melakukan penajaman sasaran atau refocusing penerima manfaat MBG. Berdasarkan identifikasi terbaru, terdapat 76 sekolah di Pulau Jawa dengan total 39.352 siswa yang dinilai sudah mampu memenuhi kebutuhan gizi secara mandiri. Kelompok ini pun tidak lagi menjadi prioritas penerima program.
Nantinya, alokasi anggaran dari kelompok mandiri tersebut bakal dialihkan kepada masyarakat yang jauh lebih membutuhkan. Mulai dari wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), ibu hamil, ibu menyusui, hingga balita.
Di sisi lain, Sari juga memaparkan adanya penyesuaian pada pagu anggaran BGN tahun 2026. Dari pagu awal yang dialokasikan sebesar Rp 268 triliun, kini anggaran yang tersisa pasca-penajaman fiskal menyusut menjadi Rp 228,38 triliun. Angka ini pun masih berpotensi berkurang seiring dengan proses exercise dan refocusing yang terus berjalan.
(perdetiknews/red)
Tinggalkan Balasan