Konawe – Ratusan tenaga honorer di Kabupaten Konawe menggelar unjuk rasa menuntut transparansi hasil pemeriksaan dugaan maladministrasi dalam seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahap pertama.
Aksi yang berlangsung di depan kantor pemerintah daerah itu berujung ricuh setelah demonstran terlibat saling dorong dengan aparat kepolisian dan Satpol PP yang mengamankan lokasi, Selasa, 3 September 2024.
Kericuhan bermula saat Kepala Inspektorat Konawe menemui massa, tetapi enggan mengungkap hasil pemeriksaan dugaan penyimpangan dalam seleksi lebih dari 500 PPPK tahap pertama. Inspektorat beralasan bahwa hasil pemeriksaan tidak dapat dipublikasikan karena terikat aturan perundang-undangan.
Pernyataan ini memicu kemarahan demonstran yang mendesak agar hasil tersebut diumumkan secara terbuka.
Wakil Bupati Konawe yang turun menemui pengunjuk rasa berusaha meredam ketegangan. Ia menyatakan bahwa jika terbukti ada pelanggaran dalam proses seleksi PPPK, pemerintah daerah akan mengambil tindakan tegas. “Kami tidak akan membiarkan pelanggaran terjadi jika memang ada bukti yang menguatkan,” katanya di hadapan massa aksi.
Demonstrasi ini merupakan buntut dari dugaan adanya praktik maladministrasi dalam seleksi PPPK tahap pertama di Konawe. Sejumlah tenaga honorer yang merasa dirugikan menuntut kejelasan dan akuntabilitas pemerintah dalam proses perekrutan pegawai. Hingga sore hari, massa masih bertahan di lokasi menunggu kepastian dari pihak berwenang.**
