KOLAKA UTARA – Rumah jabatan (Rujab) Wakil Bupati Kolaka Utara (Kolut) yang berdiri megah di By Pass Lasusua, Desa Lanipa, Kecamatan Katoi, hingga kini masih adem ayem alias tak berpenghuni. Padahal, proyek yang menelan duit rakyat miliaran rupiah itu sudah kelar sejak beberapa waktu lalu.
Usut punya usut, Wabup Kolut H. Jumarding punya alasan kuat mengapa enggan menjejakkan kaki di bangunan mentereng tersebut. Kepada awak media saat menyambangi rujab pada Sabtu malam (12/4/2025), Jumarding blak-blakan menyatakan dirinya tak sudi menempati sebelum audit menyeluruh kelar.
“Saya nggak mau pindah sebelum rujab ini diaudit tuntas. Jangan salah sangka, saya juga nggak pernah bilang diri ini bersih seratus persen. Tapi, saya siap diperiksa kapan saja dan di mana saja,” tegas Jumarding dengan nada bicara meyakinkan.
Langkah berani Wabup ini bukan tanpa alasan. Ia ingin memastikan pembangunan rujab yang menggunakan uang APBD itu benar-benar bersih dari praktik haram atau indikasi penyimpangan anggaran. Bahkan, Jumarding dengan lantang menolak jika ada usulan anggaran tambahan untuk melengkapi fasilitas rujab sebelum kejelasan hukum proyek ini terang benderang.
“Kalau saya malah ngajuin anggaran baru buat nambah-nambah fasilitas, wah, itu bisa-bisa malah ngilangin barang bukti kalau di awal memang ada masalah. Nggak deh, saya nggak mau ambil risiko,” ujarnya dengan gestur tangan menolak.
Tak hanya fokus ke rujab yang mangkrak, Wabup Jumarding juga membidik transparansi anggaran secara keseluruhan di lingkup Pemkab Kolut. Ibaratnya, sapu bersih bakal ia lakukan. Buktinya, surat teguran sudah dilayangkan ke seluruh instansi terkait untuk segera menyerahkan laporan penggunaan anggaran tahun ini. Terutama, anggaran yang diklaim sudah cair sebelum dirinya dan Bupati Nur Rahman Umar resmi dilantik.
“Semua yang katanya sudah terealisasi itu, bakal saya sidak langsung. Nanti teman-teman media saya ajak sekalian biar bisa dirilis serentak, biar semuanya terbuka, nggak ada yang ditutup-tutupi,” koarnya penuh semangat.
Lebih lanjut, orang nomor dua di Kolut ini juga meminta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) untuk membuka secara gamblang rincian pagu anggaran seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Anggaran kegiatan yang dianggap nggak jelas juntrungannya alias minim manfaat atau bukan prioritas, siap-siap saja dicoret oleh Wabup ini.
“Lebih baik anggarannya dialihkan untuk bangun talut, perbaiki jalan, atau kebutuhan masyarakat lain yang benar-benar mendesak. Saya pengen semuanya transparan,” pungkasnya dengan nada serius.
Sebagai informasi, proyek pembangunan Rujab di By Pass Lasusua ini terdiri dari dua unit bangunan, satu untuk bupati dan satunya lagi untuk wakil bupati. Proyek ambisius ini dikerjakan dalam dua tahap sejak tahun 2022 dengan total anggaran mencapai Rp 18,7 miliar.
Rinciannya, Rujab Bupati menelan biaya Rp 12 miliar, sementara Rujab Wabup “hanya” Rp 6,7 miliar, semuanya bersumber dari APBD Kolaka Utara. Akankah keberanian Wabup Jumarding ini membongkar praktik ‘gorengan’ anggaran di Kolut? Kita tunggu saja gebrakan selanjutnya!. (red)
