Ekobis

Defisit APBN Januari 2025 Capai Rp23,45 Triliun, Sri Mulyani: Lebih Rendah dari 2021

67
×

Defisit APBN Januari 2025 Capai Rp23,45 Triliun, Sri Mulyani: Lebih Rendah dari 2021

Sebarkan artikel ini
Realisasi APBN per Januari 2025, dalam dokumen APBN KiTa yang sempat muncul di situs Kemenkeu pada Rabu (12/3/2025) pagi. / dok Kemenkeu

JAKARTA – Pemerintah mencatat defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada Januari 2025 sebesar Rp23,45 triliun. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut angka ini lebih rendah dibandingkan defisit awal tahun pada Januari 2021 yang mencapai Rp45,7 triliun.

“Defisit Rp23,45 triliun atau 0,1 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Sebagai perbandingan, pada 31 Januari 2024, APBN masih mencatat surplus Rp35,12 triliun atau 0,16 persen terhadap PDB,” kata Sri Mulyani dalam laporan APBN KiTa edisi Februari 2025, Rabu, 12 Maret 2025.

Defisit terjadi akibat realisasi pendapatan negara yang hanya mencapai Rp115,18 triliun, sementara belanja negara mencapai Rp180,77 triliun. Keseimbangan primer masih mencatat surplus sebesar Rp65,25 triliun.

Pendapatan negara mayoritas berasal dari penerimaan perpajakan yang mencapai Rp115,18 triliun atau 4,62 persen dari target. Namun, angka ini turun tajam 34,48 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu (year on year/YoY). Pajak yang terkumpul tercatat Rp88,89 triliun atau 4,06 persen dari target, turun 41,86 persen (YoY). Sementara penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai Rp26,29 triliun atau 8,72 persen dari target, mengalami kenaikan 14,75 persen dibandingkan tahun lalu.

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai Rp42,13 triliun atau 8,2 persen dari target. Sementara itu, penerimaan hibah tercatat sebesar Rp9,8 miliar.

Di sisi belanja, pemerintah telah mengeluarkan Rp86,04 triliun atau 3,19 persen dari pagu untuk belanja pemerintah pusat. Angka ini terdiri dari realisasi belanja kementerian/lembaga (K/L) sebesar Rp24,38 triliun atau 2,1 persen dari pagu, serta belanja non-K/L sebesar Rp61,66 triliun atau 4 persen dari pagu.

Selain itu, Transfer ke Daerah (TKD) mencapai Rp94,73 triliun atau 10,3 persen dari alokasi. Secara umum, belanja non-K/L meningkat 19,43 persen (YoY), sedangkan TKD naik 7,92 persen. Sebaliknya, belanja kementerian dan lembaga justru mengalami penurunan signifikan dari Rp44,78 triliun pada Januari 2024 menjadi Rp24,38 triliun pada Januari 2025.

Lagi Viral, Baca Juga  Diskon 50 Persen Tarif Listrik, Transaksi via Bank Sultra Mobile Jadi Pilihan

Untuk tahun ini, pemerintah yang kini berada di bawah arahan Presiden Prabowo Subianto menargetkan pendapatan negara sebesar Rp3.005,13 triliun dengan belanja mencapai Rp3.621,3 triliun. Defisit APBN diproyeksikan mencapai Rp616,19 triliun atau 2,53 persen terhadap PDB.

Pemerintah berjanji akan menjaga keseimbangan fiskal agar defisit tetap terkendali. “Kami akan terus memantau postur APBN agar tetap seimbang dan responsif terhadap kebutuhan pembangunan,” ujar Sri Mulyani. (red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!