JAKARTA, — Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Buton Selatan, Aliadi dan La Ode Rusyamin, resmi mengajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati (PHP) tahun 2024 ke Mahkamah Konstitusi (MK). Dalam permohonannya, pasangan ini membawa 21 bukti dugaan pelanggaran yang diklaim dilakukan secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) oleh pasangan calon petahana, Muhammad Adios dan La Ode Risawal.
Permohonan ini diajukan langsung oleh kuasa hukum Aliadi-Rusyamin, Eka Rahmawati, pada Jumat (6/12/2024) di Gedung MK, Jakarta. Usai melakukan pendaftaran, Eka menyatakan bahwa bukti-bukti yang diajukan meliputi dugaan penyalahgunaan wewenang oleh petahana, seperti mutasi Aparatur Sipil Negara (ASN) selama masa pemilihan.
“Kami telah mengumpulkan bukti-bukti yang cukup untuk menunjukkan bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh pasangan petahana memengaruhi hasil pemilihan. Kami yakin Mahkamah Konstitusi akan memutuskan perkara ini secara adil demi menjaga integritas demokrasi,” ujar Eka.
Mutasi ASN dan Kecurangan Lainnya
Salah satu pelanggaran yang menjadi fokus adalah mutasi ASN yang dilakukan selama masa pemilihan. Eka menyebut bahwa mutasi tersebut diduga bertujuan untuk mengarahkan dukungan kepada petahana. Selain itu, terdapat laporan mengenai keterlibatan ASN di tingkat sekretaris daerah, camat, hingga kepala desa dalam mendukung kampanye pasangan petahana.
“Selain mutasi ASN, ada indikasi kampanye yang dilakukan oleh sejumlah ASN di masa tenang. Hal ini jelas melanggar aturan dan kami berharap MK memberikan perhatian serius terhadap persoalan ini,” tambah Eka.
Tinggalkan Balasan