“Masih menunggu surat edaran menteri atau surat keputusan. Ada Keppres katanya, tapi itu kita tunggu dulu,” ujarnya.
Di sisi lain, Pemprov Sultra telah menetapkan perpanjangan PPPK paruh waktu untuk periode Oktober, November, dan Desember 2026. Saat ini, proses administrasi masih menunggu penyerahan surat keputusan (SK) yang akan ditandatangani Gubernur Sultra.
Menurut Andi Khaeruni, setelah SK tersebut ditandatangani, penetapan perpanjangan dapat segera dilakukan.
“Yang ada itu perpanjangan PPPK paruh waktu untuk bulan Oktober, November, Desember, tiga bulan di tahun 2026 ini. Itu sudah ditetapkan oleh Pak Gubernur. Kita tinggal penyerahan SK-nya,” jelasnya.
Dia menyebutkan, proses penandatanganan SK menjadi tahapan yang ditunggu sebelum keputusan perpanjangan tersebut diserahkan kepada pegawai yang bersangkutan.
Selain membahas perpanjangan PPPK paruh waktu, BKD Sultra juga mengungkap hasil evaluasi terhadap PPPK di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.
Andi Khaeruni menyampaikan, evaluasi tersebut telah dilakukan dan diputuskan oleh Gubernur Sultra. Dari hasil evaluasi itu, sebanyak 116 PPPK dinyatakan tidak dilanjutkan.
“PPPK sudah dievaluasi dan sudah diputuskan oleh Pak Gubernur. Yang tidak lanjut 116,” ungkapnya.
Dia menjelaskan, pegawai yang tidak dilanjutkan tersebut tersebar di sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD). Namun, jumlah terbanyak berada di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sultra.
Sementara itu, pada OPD lainnya, jumlah pegawai yang tidak dilanjutkan relatif sedikit dan tersebar di beberapa instansi.
“Paling banyak di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Yang lain tersebar sedikit-sedikit, satu sampai dua orang,” tuturnya.
BKD Sultra terus menjalankan proses administrasi kepegawaian sesuai keputusan pemerintah daerah dan ketentuan yang berlaku. Pemerintah juga masih menunggu kepastian regulasi dari pemerintah pusat terkait kebijakan PPPK paruh waktu untuk tahun berikutnya.
Editor: Ixan – Perdetiknews
Tinggalkan Balasan