YOGYAKARTA, perdetiknews.com — Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menegaskan bahwa keterbukaan terhadap kritik, keluhan, dan masukan dari elemen masyarakat merupakan pilar krusial dalam mendongkrak mutu kebijakan publik. Pernyataan bernada komitmen tersebut disampaikannya saat bertindak sebagai pembicara dalam forum diskusi terbuka bertajuk Kopdar Bareng Mas Dar.
Kendati demikian, dialog kebangsaan bertema “Pancasila Pemersatu Bangsa Indonesia” yang diselenggarakan oleh Total Politik di Auditorium Joglo GIK, Universitas Gadjah Mada (UGM) tersebut sempat dihentikan prematur setelah berjalan 30 menit akibat situasi di lokasi yang menjadi tidak kondusif.
Di hadapan ratusan peserta dialog yang didominasi oleh kelompok mahasiswa, Menteri Nusron Wahid secara gamblang menyatakan bahwa setiap individu yang telah memilih jalan hidup untuk mengabdi demi kepentingan umum wajib memiliki kelapangan dada dalam menerima protes, bahkan makian dari publik. Baginya, ketidakmampuan seorang pemangku kebijakan dalam merespons dinamika kritik merupakan indikator ketidaklulusan sebagai abdi negara.
“Kalau pejabat tidak mau, orang yang berkhidmat untuk kepentingan umum, tidak mau dicaci maki, maka sesungguhnya yang bersangkutan tidak lulus menjadi pejabat publik. Saya ingin kebijakan saya harus lebih baik maka saya harus mendengarkan keluhan-keluhan masyarakat,” cetus Nusron Wahid dalam acara yang dihelat pada Senin (15/06/2026) malam tersebut.
Memanfaatkan momentum peringatan Bulan Pancasila, Nusron melayangkan tantangan terbuka kepada kaum intelektual kampus untuk membedah sekaligus mengoreksi bersama seluruh instrumen kebijakan agraria yang tengah dijalankan pemerintah pusat. Proses uji publik ini dinilai penting guna memastikan apakah tata kelola birokrasi pertanahan saat ini sudah berjalan selaras atau justru menyimpang dari butir-butir nilai luhur Pancasila.
Di samping mengulas relevansi ideologi negara, jalannya forum yang bertepatan dengan suasana Malam Tahun Baru Islam tersebut juga dimanfaatkan Nusron sebagai media refleksi sosiologis dan evaluasi kinerja instansi. Merujuk pada prinsip spiritualitas, ia menganalogikan bahwa rahasia keberuntungan sebuah tata pamong pemerintahan terletak pada keseriusannya untuk terus melakukan pembenahan tata kelola agar produk hukum yang dilahirkan selalu lebih baik dan adaptif dalam menjawab kebutuhan riil masyarakat.
“Barang siapa yang hari ini lebih baik daripada hari yang lalu, maka dia termasuk orang yang beruntung. Karena saya mau beruntung, maka kebijakan-kebijakan saya itu harus lebih baik,” lanjutnya menambahkan.
Dalam kunjungannya ke Yogyakarta, Menteri ATR/BPN tampak didampingi oleh Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sepyo Achanto beserta jajaran Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kementerian. Panggung dialog strategis ini sebenarnya juga turut menghadirkan dua tokoh nasional lainnya sebagai pembicara, yakni Wakil Menteri Pertanian Sudaryono serta Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) Budiman Sudjatmiko, sebelum akhirnya forum terpaksa ditutup lebih awal demi menjaga ketertiban bersama.
Tinggalkan Balasan