JAKARTA – Bank Sultra makin menunjukkan keseriusannya dalam mendukung era digital di lingkungan pemerintahan. Buktinya, mereka ikut ambil bagian dalam penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Isi dari PKS ini adalah implementasi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) secara online melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).
Acara penandatanganan yang melibatkan total 24 Bank Pembangunan Daerah (BPD) dari seluruh Indonesia ini berlangsung Kamis (17/4/2025) di Birawa Hall, Hotel Bidakara, Jakarta.
Bank Sultra tak ketinggalan hadir dan menyaksikan langsung momen penting ini bersama dengan para pimpinan BPD lainnya dan perwakilan dari Kemendagri.
Dukungan penuh terhadap langkah strategis ini juga terlihat dari kehadiran sejumlah tokoh penting. Gubernur Sulawesi Tenggara, Andi Sumangerukka, Wali Kota Kendari, Siska Karina Imran, serta perwakilan dari Pemerintah Daerah Konawe turut hadir dalam acara tersebut.
Dengan adanya kerja sama ini, Bank Sultra semakin memperkuat posisinya sebagai mitra andalan pemerintah daerah. Mereka berkomitmen untuk mendukung digitalisasi tata kelola keuangan, terutama dalam hal pencairan dana.
Nantinya, proses ini diharapkan menjadi lebih cepat, transparan, dan akuntabel. Sistem SP2D online memungkinkan penyaluran dana dilakukan secara real-time, terintegrasi, dan yang pasti, meminimalisir potensi kesalahan administrasi.
Pihak Bank Sultra sendiri menyatakan bahwa keikutsertaan mereka dalam inisiatif ini adalah bukti nyata komitmen untuk menghadirkan layanan digital yang mendukung percepatan pembangunan dan peningkatan kualitas layanan publik di daerah Sulawesi Tenggara.
“Implementasi SP2D online melalui SIPD adalah langkah konkret menuju transformasi digital keuangan daerah. Bank Sultra memiliki komitmen yang kuat untuk menjadi penggerak utama dalam mewujudkan efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah,” tegas Andri, perwakilan dari Bank Sultra dalam acara tersebut.
Kerja sama ini menjadi bagian dari upaya kolektif untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Tujuannya adalah membangun sistem keuangan yang modern, terintegrasi, dan mampu merespons kebutuhan masyarakat dengan lebih baik.
Kehadiran para kepala daerah dan perwakilan Pemda dalam acara penandatanganan ini semakin menggarisbawahi bahwa transformasi digital keuangan daerah adalah agenda bersama yang melibatkan seluruh pihak terkait.
Penandatanganan PKS ini menjadi tonggak penting dalam kolaborasi lintas lembaga. Tujuannya tak lain adalah menciptakan pemerintahan yang bersih, efisien, dan berbasis teknologi digital.
Dalam upaya ini, Bank Sultra hadir sebagai salah satu mitra utama yang siap mendukung agenda digitalisasi keuangan daerah. (red)
