Andi Sumangerukka: Kritik Mahasiswa adalah Energi untuk Bangun Sultra

Pagi itu suasana di ruang kerja Gubernur Sulawesi Tenggara terasa berbeda.

Tidak ada jarak yang kaku antara pejabat dan rakyat. Tidak ada sekat formal yang membatasi percakapan.

Di ruangan itu, Andi Sumangerukka duduk bersama sejumlah mahasiswa dari BEM Universitas Halu Oleo, Universitas Muhammadiyah Kendari, dan IAIN Kendari.

Mereka datang bukan sekadar untuk bersalaman atau berfoto bersama gubernur.

Mereka datang membawa keresahan.

Tentang sulitnya lapangan pekerjaan. Tentang lulusan sarjana yang masih menganggur.

Tentang bantuan pendidikan yang dinilai perlu dievaluasi agar benar-benar tepat sasaran.

Hingga tentang persoalan sosial yang mulai mengkhawatirkan di Sulawesi Tenggara.

Dan pagi itu, Andi Sumangerukka memilih mendengar.

“Pagi ini memang saya sengaja mengundang adik-adik dalam rangka silaturahmi sekaligus untuk mendengarkan apa yang kira-kira dirasakan masyarakat, terus apa yang diharapkan ke depan itu seperti apa,” kata ASR membuka diskusi.

Diskusi berlangsung hangat. Tidak semua yang disampaikan mahasiswa berupa pujian. Ada kritik. Ada harapan. Ada kegelisahan yang disampaikan secara terbuka.

Salah satu mahasiswa menyinggung soal bantuan pendidikan yang menurut mereka perlu ditinjau ulang agar lebih tepat sasaran, terutama bagi penerima jenjang doktoral atau S3.

Namun kritik itu tidak disambut defensif.

ASR justru meminta maaf apabila masih ada kekurangan dalam proses seleksi bantuan pendidikan yang dijalankan timnya.

“Saya secara pribadi mohon maaf apabila ada keterbatasan yang dimiliki oleh tim seleksi,” ujarnya.

Ia lalu menjelaskan bahwa beberapa penerima bantuan memang mendaftar saat masih aktif kuliah, meski dalam prosesnya mereka telah lulus.

“Dia bilang, ‘Saya punya hak mendapat juga karena waktu saya daftar itu saya belum lulus’,” kata ASR.

Jawaban itu mungkin sederhana. Tetapi dari sana terlihat satu hal penting, seorang gubernur memilih menjelaskan, bukan menghindar.

Di tengah diskusi, isu pengangguran menjadi salah satu pembahasan paling serius.

Mahasiswa menyampaikan kegelisahan tentang banyaknya lulusan perguruan tinggi yang kesulitan mendapatkan pekerjaan setelah wisuda.

Mereka berharap pemerintah tidak hanya menghadirkan program seremonial, tetapi juga solusi nyata.

ASR mengaku persoalan tenaga kerja memang menjadi tantangan besar yang sedang dihadapi pemerintah daerah.

“Sekarang ini kita lagi kelebihan pegawai. Akhirnya kita carikan Rp27 miliar supaya jangan sampai ada yang di-PHK,” ungkapnya.

Namun di balik tantangan itu, ASR mengaku tengah menyiapkan langkah besar.

Ia mengatakan Pemerintah Provinsi Sultra telah menjalin kerja sama dengan Kementerian Tenaga Kerja untuk membuka peluang kerja luar negeri bagi anak-anak muda Sultra.

“Ada 12 negara yang siap menerima tenaga kerja dari Sulawesi Tenggara,” katanya.

Bukan sekadar mengirim tenaga kerja, pemerintah juga akan menyiapkan pelatihan dan keterampilan sebelum mereka diberangkatkan.

Menurut ASR, kebutuhan terbesar saat ini datang dari sektor tenaga kesehatan.

Di titik itu, diskusi tidak lagi sekadar tentang keluhan. Tetapi tentang peluang masa depan.

ASR juga menegaskan sikapnya terhadap perusahaan dan kawasan industri yang masuk ke Sulawesi Tenggara.

Baginya, investasi tidak boleh hanya mengambil sumber daya alam tanpa memberi ruang bagi masyarakat lokal untuk bekerja.

“Kalau ada kawasan industri masuk, saya tidak akan terima kalau mereka tidak punya komitmen menerima tenaga kerja kita,” tegasnya.

Pernyataan itu langsung disambut antusias mahasiswa yang hadir.

Sebab di tengah tumbuhnya kawasan industri di Sultra, salah satu keresahan terbesar anak muda adalah menjadi penonton di tanah sendiri.

“Kalian nanti yang akan duduk di Sini”

Namun ada satu kalimat ASR yang paling membekas dalam diskusi pagi itu.

Bukan soal anggaran. Bukan soal politik. Bukan pula soal jabatan.

Melainkan tentang masa depan generasi muda.

“Tugas saya, saya akan siapkan kalian untuk jadi pemimpin. Kalian nanti yang duduk di sini,” ujarnya sambil menunjuk kursi gubernur yang ia tempati.

Kalimat itu membuat ruangan sejenak hening.

Karena di tengah dunia politik yang sering dipenuhi persaingan kekuasaan, ASR justru berbicara tentang menyiapkan generasi penerus.

Bagi dia, mahasiswa bukan ancaman bagi pemerintah. Mereka adalah energi perubahan.

Karena itu, ia menegaskan pemerintah tidak boleh anti kritik dan menutup telinga terhadap suara rakyat.

“Setiap keresahan masyarakat yang disampaikan mahasiswa akan menjadi perhatian dan bahan evaluasi bagi kami dalam mengambil kebijakan,” tutupnya.

Dan pagi itu, di ruang kerja gubernur, diskusi sederhana itu seolah menjadi pengingat bahwa masa depan Sulawesi Tenggara tidak hanya dibangun oleh pemerintah.

Tetapi juga oleh keberanian anak mudanya untuk bersuara. (red)