KENDARI, PERDETIKNEWS.COM – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD) masih menunggu arahan tertulis dari pemerintah pusat terkait keberlanjutan kebijakan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu pada 2027.
Plt Kepala BKD Sultra, Prof. Dr. Ir. Andi Khaeruni R., M.Si., mengatakan hingga saat ini pihaknya belum menerima surat edaran maupun keputusan resmi dari kementerian terkait mengenai aturan yang disebut-sebut mulai berlaku pada 1 Januari 2027.
Informasi mengenai kebijakan tersebut sebelumnya beredar di media sosial. Namun, BKD Sultra belum dapat memberikan kepastian sebelum menerima dokumen resmi dari pemerintah pusat.
“Secara tertulis belum ada. Itu yang beredar di media sosial. Tapi edaran secara tertulis dari pemerintah itu belum kita terima,” kata Prof. Andi Khaeruni saat diwawancarai.
Dia menegaskan, pemerintah daerah masih menunggu arahan resmi, baik berupa surat edaran menteri maupun keputusan yang menjadi dasar pelaksanaan kebijakan tersebut.
Tinggalkan Balasan