KENDARI — Wali Kota Kendari dr. Hj. Siska Karina Imran, SKM., memaparkan arah kebijakan Pemerintah Kota Kendari dalam menanggapi pandangan fraksi-fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan APBD Kota Kendari Tahun Anggaran 2026.
Tanggapan tersebut disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Kota Kendari pada Senin, 14 September 2026. Wali Kota Siska menyebut masukan dari fraksi-fraksi menjadi bagian penting dalam penyempurnaan kebijakan anggaran daerah.
Ia mengapresiasi pandangan Fraksi Partai Demokrat, Persatuan Indonesia Raya, NasDem, PAN, PKS, PDI Perjuangan, dan Golkar. Menurutnya, masukan tersebut mencerminkan tanggung jawab bersama untuk memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
Salah satu fokus utama dalam pembahasan APBD Perubahan 2026 ialah penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Wali Kota mengatakan peningkatan kapasitas fiskal diperlukan agar pembangunan dan pelayanan publik dapat berjalan secara berkelanjutan.
Pemerintah Kota Kendari, kata dia, mengoptimalkan sumber pendapatan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi, pemutakhiran data wajib pajak serta retribusi, pemanfaatan teknologi digital, dan pengawasan untuk mencegah kebocoran penerimaan daerah.
Namun, peningkatan PAD tidak hanya diarahkan untuk mengejar target angka. Pemkot Kendari juga menekankan tata kelola yang transparan dan akuntabel, dengan perhitungan target yang realistis serta terukur.
“Peningkatan PAD tidak semata-mata mengejar pencapaian target angka, tetapi juga dibarengi dengan perbaikan tata kelola yang tentu harus transparan dan akuntabel,” kata Wali Kota Siska dalam rapat paripurna, sebagaimana diberitakan Kendari Kota pada 15 September 2026.
Pada sisi belanja, Pemkot Kendari mempertimbangkan dinamika fiskal, termasuk perubahan kebijakan dana transfer dari pemerintah pusat. Kondisi tersebut menjadi dasar penyesuaian anggaran melalui penetapan program prioritas dan efisiensi belanja.
Wali Kota Siska, yang juga Ketua Komwil VI APEKSI, menegaskan keberhasilan belanja daerah tidak cukup diukur dari tingginya serapan anggaran. Setiap rupiah yang dialokasikan harus menghasilkan kinerja, manfaat, dan dampak pembangunan yang dirasakan masyarakat.
“Belanja daerah tidak hanya diarahkan untuk mencapai tingkat penyerapan anggaran, tetapi lebih dari itu harus mampu menghasilkan kinerja, manfaat, dan dampak pembangunan yang dapat dirasakan oleh masyarakat,” ujarnya.
Di bidang infrastruktur, pemerintah memastikan pembangunan tetap menjadi perhatian karena berkaitan langsung dengan pertumbuhan ekonomi dan kualitas hidup masyarakat. Pembangunan akan dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan skala prioritas.
Sektor pendidikan dan kesehatan juga tetap menjadi prioritas. Pemkot Kendari berupaya meningkatkan akses dan mutu pendidikan, sarana serta prasarana, fasilitas kesehatan, optimalisasi pelayanan puskesmas, dan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan dasar.
Untuk sektor ekonomi masyarakat, pemerintah mendorong penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui peningkatan kapasitas pelaku usaha, pendampingan, perluasan akses pasar, pemanfaatan teknologi digital, serta pengembangan usaha produktif.
Penanggulangan kemiskinan diarahkan tidak hanya melalui bantuan sosial, tetapi juga pemberdayaan masyarakat agar memiliki kapasitas dan kemandirian untuk meningkatkan taraf hidup.
Menutup tanggapannya, Wali Kota menegaskan transparansi dan akuntabilitas menjadi prinsip dalam pengelolaan APBD. Pengawasan internal, kualitas perencanaan, dan tanggung jawab setiap perangkat daerah akan diperkuat agar anggaran memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat serta mendukung pembangunan Kota Kendari.
Sumber: Kendari Kota — lihat sumber
Tinggalkan Balasan