KENDARI, perdetiknews.com – Gelombang desakan dari berbagai aliansi mahasiswa dan parlemen daerah mendesak aparat penegak hukum untuk segera mengusut tuntas dugaan penyimpangan dalam kontrak raksasa senilai Rp890 milar di internal PT ANTAM Tbk Unit Bisnis Pertambangan Nikel (UBPN) Sulawesi Tenggara.
Kontrak kemitraan jasa sewa alat berat jangka panjang bersama PT Satria Jaya Sultra (SJS) tersebut memicu polemik besar karena diduga kuat lolos dari mekanisme pasar yang terbuka dan akuntabel.
Eskalasi tuntutan kini resmi dinaikkan ke tingkat pusat. Aliansi mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Persatuan Mahasiswa Indonesia (GPMI) serta Gerakan Mahasiswa Intelektual Indonesia (GMII) telah menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung KPK RI dan berencana menyambangi Gedung Bundar Kejaksaan Agung (Kejagung) RI di Jakarta. Mereka mendesak Tim Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) untuk memeriksa jajaran Direksi PT ANTAM Tbk serta Direktur Utama PT SJS, H. Sukri Aras.
Berdasarkan dokumen Kontrak Utama Nomor: A000001264/9231/DAT/2021 yang ditandatangani pada Selasa, 30 November 2021 di Jakarta, ikatan kemitraan ini diformalisasikan oleh Direktur Utama PT ANTAM Tbk saat itu, Dana Amin, bersama Direktur Utama PT SJS, H. Sukri Aras. Kontrak ini berjalan menahun dengan jangka waktu pelaksanaan selama tiga tahun penuh, terhitung mulai 1 Januari 2022 hingga 31 Desember 2024.
Nilai estimasi pekerjaan tersebut mencapai Rp890.000.000.000,00 (belum termasuk PPN 10%) yang dialokasikan untuk operasional pertambangan nikel di kawasan IUP Pomalaa, Kabupaten Kolaka.
Tinggalkan Balasan