Kendari – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD) memberi sinyal kuat bakal menggelar uji kesesuaian jabatan (job fit) untuk pimpinan tinggi pratama atau pejabat
Eselon II dalam waktu dekat. Kendati demikian, kepastian diikutsertakannya Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sultra dalam gelombang kali ini disebut masih dalam pertimbangan final.
Hal tersebut diungkapkan oleh Plt Kepala BKD Sultra, Prof Andi Khaeruni R, saat ditemui wartawan di Kompleks Kantor DPRD Sultra, Senin (20/7/2026).
Andi Khaeruni menjelaskan bahwa evaluasi dan pemetaan jabatan ini disiapkan untuk menyelaraskan kinerja birokrasi serta memenuhi kebutuhan organisasi di lingkup Pemprov Sultra.
“Kemungkinan besar job fit. Tapi seperti biasa, Pak Gubernur akan melihat dulu pertimbangan teknis dan indikatornya,” ujar Andi Khaeruni kepada Perdetiknews.com, Senin (20/7).
Berdasarkan informasi yang dihimpun, terdapat empat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) strategis yang masuk dalam radar pemetaan BKD Sultra. Tiga OPD di antaranya sudah dikonfirmasi siap menjalani proses job fit, yakni:
-
Dinas Sumber Daya Air (SDA) dan Bina Marga Sultra
Saat ini dipimpin oleh Plt Kepala Dinas, Pantja Widhia Justianus Tolia, S.T., M.T.
-
Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi, dan Tata Ruang Sultra
Saat ini dipimpin oleh Plt Kepala Dinas, La Ode Anis Mustamir, S.T.
-
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Sultra
Saat ini diisi oleh pejabat pelaksana tugas (Plt) setelah Kepala BPSDM sebelumnya, Syahruddin Nurdin, resmi mengakhiri masa tugasnya (purna bakti).
Sementara itu, untuk OPD keempat, yakni Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sultra yang saat ini dijabat oleh Plt Kepala Bapenda La Ode Mahbub, S.Sos., M.Ikom., statusnya belum dipastikan. Kepastian diikutsertakannya Bapenda dalam job fit gelombang ini disebut masih menunggu keputusan akhir dari pimpinan.
Mengenai jadwal pasti pelaksanaan maupun pergeseran nama-nama pejabat yang akan mengisi posisi definitif tersebut, pihak BKD Sultra masih enggan membeberkan secara detail. Pihaknya meminta agar semua pihak menunggu keputusan definitif dari Gubernur Sultra.
“Tunggu pelaksanaan resminya. Bentar lagi,” pungkasi Andi Khaeruni.
Langkah job fit ini diharapkan dapat segera mengisis kekosongan jabatan definitif di instansi-instansi vital, sekaligus mendorong percepatan kinerja birokrasi dan pelayanan publik di wilayah Sulawesi Tenggara. (red)
Tinggalkan Balasan