JAKARTA — Skandal dugaan suap untuk meredam syahwat demonstrasi mahasiswa kembali mencoreng gerakan moral kampus. Universitas Bung Karno (UBK) Jakarta secara resmi mengakui bahwa Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum mereka, Muhammad Abdi Maludin, telah menerima uang sebesar Rp20 juta menjelang aksi unjuk rasa di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, pada 15 Juni lalu. Ironisnya, aliran dana yang diduga berasal dari oknum aparat kepolisian itu melibatkan alumni kampus sendiri sebagai perantara.
Informasi ini terkonfirmasi setelah otoritas kampus memanggil dan memeriksa Abdi secara intensif. Pihak rektorat kini telah membentuk tim investigasi khusus untuk mengusut tuntas keterlibatan oknum mahasiswa lain, serta menyiapkan sanksi tegas sesuai dengan bobot pelanggaran aturan akademik.
Skenario penjajakan ruang unjuk rasa ini mulai terkuak dalam jumpa pers yang digelar di markas UBK, Selasa, 17 Juni. Wakil Rektor III UBK, Daniel Panda, mengungkapkan bahwa uang tunai puluhan juta tersebut berpindah tangan pada Senin dini hari, tepat beberapa jam sebelum gelombang massa bergerak ke jalanan.
Motif di balik gelontoran uang itu terbilang gamblang: mengamankan ring satu Istana Negara. Sang senior, yang merupakan alumni Fakultas Hukum UBK, menyodorkan uang tersebut seraya menyarankan agar koordinasi massa dialihkan untuk berdemonstrasi di gedung DPR RI ketimbang merangsek ke Istana.
Meski faksi mahasiswa mengeklaim tetap teguh pada rencana awal dan menolak saran sang alumni untuk bergeser ke parlemen, fulus Rp20 juta itu nyatanya tetap melenggang masuk kantong. Berdasarkan pengakuan Abdi, uang tersebut tidak dinikmatinya sendiri, melainkan ikut mengalir ke sejumlah pengurus BEM di lingkungan Fakultas Hukum dan Fakultas Ekonomi.
Peristiwa ini menjadi pemantik ironi yang panjang. Pada 15 Juni, elemen mahasiswa sejatinya tetap menggelar aksi unjuk rasa di Patung Kuda guna menyuarakan rentetan aspirasi isu nasional. Pasca-aksi di bawah terik matahari tersebut, belasan perwakilan mahasiswa—termasuk Abdi—mendapat karpet merah untuk masuk ke Istana Wakil Presiden dan menggelar dialog langsung dengan Wapres Gibran Rakabuming Raka.
Namun, di balik layar formal pertemuan itu, isu penerimaan uang terlanjur bocor dan memicu turbulensi digital. Jagat media sosial mendadak riuh setelah video rekaman Ketua BEM FH UBK dicecar habis-habisan oleh sesama mahasiswa terkait dana peredam demo tersebut viral secara luas.
Menanggapi bola panas yang menggelinding ke arah Istana, jajaran internal kepresidenan memilih bersikap normatif. Wakil Menteri Sekretaris Negara, Bambang Eko Suhariyanto, menyatakan belum mengikuti rincian kabar teranyar tersebut dan memilih untuk melakukan pemantauan internal terlebih dahulu. “Coba nanti saya monitor dulu. Saya akan cek lagi ya,” ujarnya di Jakarta.
Kini, bola pengusutan berada di dua meja yang berbeda. Di internal kampus, Daniel Panda menegaskan pihak rektorat tidak akan tinggal diam dan segera memanggil saksi-saksi lain guna melakukan pencocokan data (cross-check). Sanksi akademik dipastikan menanti para oknum mahasiswa yang terbukti melanggar kode etik institusi.
Di sisi lain, keterlibatan oknum aparat penegak hukum sebagai penyokong dana utama masih menyisakan teka-teki tebal. Upaya konfirmasi resmi telah dilayangkan jurnalis kepada Kabid Propam Polda Metro Jaya, Kombes Radjo Alriadi Harahap, guna mengklarifikasi keterlibatan anggotanya dalam operasi senyap ini. Namun, hingga berita ini diturunkan, perwira menengah korps seragam cokelat tersebut masih memilih bungkam dan belum memberikan respons.
Tinggalkan Balasan