KENDARI,— Sebanyak lima orang eks-Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) terlantar direncanakan mendapat tempat tinggal sementara melalui fasilitas wisma yang disiapkan Sentra Meohai di Kendari.
Langkah ini menjadi bagian dari upaya memperkuat penanganan ODGJ terlantar setelah mereka menyelesaikan perawatan medis di Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra).
Rencana tersebut dibahas dalam rapat koordinasi lintas sektor yang melibatkan Kementerian Sosial melalui Sentra Meohai, Dinas Sosial Provinsi Sultra, Dinas Sosial Kota Kendari, dan RSJ Provinsi Sultra di Sentra Meohai, Kamis (8/10/2026).
Pertemuan itu membahas sinkronisasi tugas dan tanggung jawab masing-masing instansi, mulai dari penjemputan, perawatan medis, hingga rehabilitasi sosial setelah pasien dinyatakan stabil.
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah nasib ODGJ terlantar yang telah membaik secara medis, tetapi tidak memiliki keluarga atau tempat tinggal untuk melanjutkan kehidupan setelah keluar dari rumah sakit.
Direktur RSJ Provinsi Sultra, dr. Metrila Harwati Halib, M.Kes., Sp.Rad., mengatakan penanganan ODGJ terlantar membutuhkan kerja sama berbagai instansi karena rumah sakit memiliki tanggung jawab utama pada aspek medis.
“Penanganan ODGJ terlantar tidak bisa dilakukan secara parsial oleh satu instansi saja. RSJ memiliki kapasitas dan tanggung jawab pada ranah medis untuk menstabilkan kondisi pasien. Namun, setelah indikasi medis menyatakan pasien stabil dan bisa rawat jalan, peran lintas sektor seperti Dinas Sosial dan Sentra Meohai menjadi sangat krusial untuk kelanjutan rehabilitasi sosial mereka,” kata Metrila.
Menurut dia, koordinasi lintas sektor diperlukan agar penanganan pasien tidak terhenti setelah perawatan medis selesai.
Dalam rapat tersebut, RSJ Provinsi Sultra mencatat terdapat 14 ODGJ terlantar yang sedang menjalani perawatan dengan status pengampuan berada di bawah tanggung jawab Dinas Sosial.
Sebagai langkah lanjutan, Sentra Meohai menyatakan kesiapan menyediakan fasilitas wisma bagi lima orang eks-ODGJ yang telah dinyatakan stabil dan terkontrol berdasarkan asesmen kesehatan jiwa dari RSJ.
Selama menempati wisma, mereka akan mengikuti terapi okupasi untuk mengembangkan keterampilan dasar dan meningkatkan kemandirian. Program tersebut merupakan kelanjutan dari terapi yang telah dijalani selama berada di RSJ.
Selain membahas dukungan tempat tinggal dan rehabilitasi, rapat juga menyoroti perlunya kejelasan pembagian kewenangan antarinstansi.
Pembahasan itu mengacu pada Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 24 Tahun 2024 tentang Perlindungan ODGJ Terlantar.
Regulasi tersebut menjadi salah satu landasan untuk memperjelas tanggung jawab masing-masing pihak dalam proses penanganan.
Sementara itu, Dinas Sosial akan menjadwalkan audiensi dengan Wali Kota Kendari untuk membahas kendala operasional dan administratif yang masih dihadapi di lapangan.
Audiensi tersebut diharapkan menghasilkan kebijakan tingkat kota yang selaras dengan regulasi provinsi, sehingga penanganan ODGJ terlantar dapat berlangsung secara berkesinambungan, terkoordinasi, dan manusiawi.
Editor: Ixan
Tinggalkan Balasan