Jakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mulai tancap gas menyusun rencana kerja jangka panjang. Meski baru memasuki awal tahun 2026, kementerian yang dipimpin Menteri Nusron Wahid ini sudah menggelar sinkronisasi program untuk anggaran tahun 2027.
Dalam kegiatan bertajuk Penyusunan Penjenjangan Kinerja (Pohon Kinerja) di Hotel Sari Pacific, Jakarta, Senin (12/1/2026), Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, mewanti-wanti jajarannya agar perencanaan tidak hanya menjadi formalitas belaka.
“Penyusunan perencanaan oleh setiap satuan kerja (satker) harus dilakukan secara efektif dan efisien, tidak hanya formalitas. Mulai dari perencanaan, penganggaran, hingga evaluasi kinerja, sehingga dapat menjadi arah yang jelas,” tegas Dalu saat membuka acara secara berani.
Laporan Anggaran Hijau 2025
Dalu memaparkan kinerja apik pengelolaan keuangan kementerian pada tahun sebelumnya. Realisasi anggaran Kementerian ATR/BPN Tahun 2025 tercatat mencapai 95,26 persen. Meski sudah optimal, ia memberikan catatan khusus pada sektor Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
“Capaian tersebut menunjukkan pengelolaan anggaran berjalan efektif. Namun realisasi pada beberapa sumber dana, khususnya PNBP, masih perlu terus diperkuat,” tambahnya.
Tantangan Anggaran 2026 dan Target 2027
Untuk tahun berjalan 2026, Kementerian ATR/BPN mengantongi pagu anggaran sebesar Rp 9,49 triliun. Namun, terdapat kebijakan blokir anggaran sebesar Rp 564 miliar, sehingga halaman efektif yang bisa digunakan adalah Rp 8,93 triliun. Adapun target PNBP tahun ini yang dipatok sebesar Rp 3,24 triliun.
Menatap tahun 2027, Kementerian ATR/BPN menampilkan angka pendapatan yang fantastis sebesar Rp 3,285 triliun, di mana 99,7 persen yang didominasi oleh layanan regional di daerah. Hingga 9 Januari 2026 saja, usulan pendapatan yang masuk dari daerah sudah menembus Rp 2,956 triliun.
Di lokasi yang sama, Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama, Andi Tenri Abeng, mengakui masih ada ruang evaluasi terkait perhitungan anggaran anggaran. “Pada Tahun 2026 kami akan memulai dengan penguatan mitigasi risiko untuk menjawab tantangan keterbatasan waktu dan optimalisasi perhitungan sejak awal,” jelasnya.
Kegiatan ini dihadiri oleh para pejabat pimpinan tinggi madya secara berani, serta diikuti secara memikat oleh Kepala Bagian Program dari direktorat jenderal dan Kepala Bagian Tata Usaha Kanwil BPN Provinsi se-Indonesia.
(dna/dna)
Tinggalkan Balasan