Langkah tersebut dipandang sebagai bagian dari penguatan tanggung jawab pengurus dan efektivitas kerja partai.
DPW PPP Sultra turut mendukung keputusan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) III PPP.
Rachmawati menilai keputusan forum itu merupakan realisasi aspirasi 38 DPW PPP se-Indonesia untuk membenahi organisasi dan memperkuat kesiapan menghadapi agenda kepemiluan.
Rakornas III berlangsung secara daring pada Selasa (27/10/2026), dengan melibatkan jajaran DPP serta perwakilan ketua dan sekretaris dari 38 DPW.
Forum tersebut membahas konsolidasi organisasi dan sejumlah agenda strategis kepartaian.
Salah satu perhatian PPP Sultra ialah kolaborasi DPP, DPW, dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) dalam menyiapkan pengelolaan teknologi informasi dan basis data partai.
Rachmawati menyebut persiapan tersebut mencakup penyediaan perangkat, pelatihan administrator, serta pendataan pengurus, kader, dan simpatisan.
Pengembangan kartu tanda anggota (KTA) daring serta pendataan saksi dan perangkat pendukungnya juga menjadi bagian dari pembenahan.
Proses pendataan disebut sudah mulai dijalankan. Kerja bersama dari tingkat pusat hingga cabang diharapkan memperkuat soliditas sekaligus memudahkan koordinasi organisasi.
Agenda itu sejalan dengan hasil Rakornas III yang menyiapkan pembentukan enam badan dan lembaga.
Di antaranya Badan IT dan Database, Badan Pemenangan Pemilu, serta Badan Pendidikan dan Pelatihan Politik untuk mendukung konsolidasi menuju Pemilu 2029.
Menjelang Rakornas III, Rachmawati bersama jajaran pengurus harian DPW PPP Sultra bersilaturahmi dengan Gubernur Andi Sumangerukka.
Kunjungan tersebut menjadi bagian dari upaya mempererat komunikasi dan kebersamaan antara pengurus PPP Sultra dan gubernur.
Rachmawati menegaskan bahwa PPP Sultra mendukung penuh seluruh program ASR yang berbasis kerakyatan dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
Dukungan tersebut mencakup pembangunan yang menjawab kebutuhan warga serta memperluas akses terhadap layanan dasar.
Sejumlah program yang dijalankan maupun didukung Pemprov Sultra saat ini menyentuh sektor perumahan, pendidikan, dan kesehatan.
Di sektor perumahan, Pemprov Sultra mengalokasikan Rp30 miliar melalui APBD 2026 untuk menangani 602 rumah tidak layak huni di 17 kabupaten/kota.
Program daerah tersebut melengkapi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang bersumber dari pemerintah pusat.
Dalam rapat koordinasi perumahan pada 12 Oktober 2026, ASR meminta pemerintah kabupaten dan kota memastikan bantuan tepat sasaran.
Pemerintah daerah juga diminta menyelesaikan kendala administrasi dan teknis agar penerima manfaat dapat memperoleh hunian yang lebih layak dan aman.
Pada bidang pendidikan, Pemprov Sultra membuka Beasiswa Stimulan Sultra Cerdas Tahun Anggaran 2026 bagi mahasiswa asal Sultra pada jenjang S1/D4, S2, dan S3. Pendaftaran berlangsung pada 1–18 Oktober 2026.
Besaran bantuan yang diumumkan mencapai Rp10 juta untuk S1/D4, Rp15 juta untuk S2, dan Rp30 juta untuk S3. Penyalurannya mengikuti persyaratan dan proses seleksi program.
Pemprov Sultra juga mendukung penyelenggaraan SMA Unggul Garuda di Desa Lebo Jaya, Kecamatan Konda, Kabupaten Konawe Selatan.
Sekolah tersebut merupakan bagian dari program pendidikan pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo.
Berdasarkan keterangan kepala sekolah dalam kegiatan open house pada 17 Oktober 2026, pembelajaran telah berlangsung sejak Juli 2026 dengan 76 peserta didik pada angkatan pertama. Adapun pembangunan fisiknya dilaporkan mencapai sekitar 89 persen.
Di sektor kesehatan, Pemprov Sultra menjalankan Jaminan Kesehatan Sultra (JKS) untuk membantu pembiayaan layanan tertentu yang tidak dijamin BPJS Kesehatan bagi masyarakat kurang mampu sesuai persyaratan program.
Kepala Dinas Kesehatan Sultra Andi Edy Surahmat menjelaskan, anggaran JKS meningkat dari Rp500 juta pada 2025 menjadi Rp1,5 miliar pada 2026.
Program tersebut ditujukan untuk membantu menutup celah pembiayaan pelayanan kesehatan yang belum terakomodasi.
Dukungan PPP Sultra terhadap program kerakyatan juga sejalan dengan sikap partai di tingkat nasional.
Rakornas III menegaskan dukungan terhadap kebijakan Presiden Prabowo dalam memperkuat kedaulatan ekonomi, pengelolaan sumber daya alam, dan kesejahteraan rakyat.
Bagi PPP Sultra, pembenahan internal dan dukungan terhadap pembangunan berjalan beriringan.
Penguatan struktur, administrasi, serta pendataan menjadi bekal menghadapi Pemilu 2029, sekaligus memperkuat peran partai dalam mengawal kepentingan masyarakat.
Editor: Ixan
Tinggalkan Balasan