Di bawah kepemimpinan Dr. Muhammad Rajulan, ST., M.Si., DP3APPKB Sultra menjalankan sejumlah agenda strategis, mulai dari pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan, pencegahan kekerasan, pemenuhan hak anak, hingga penguatan ketahanan keluarga.
Hingga November 2026, realisasi kegiatan DP3APPKB Sultra tercatat mencapai 80 persen. Sementara realisasi anggaran berada pada angka 73 persen.
Capaian tersebut memperlihatkan progres pelaksanaan program yang telah berjalan sepanjang tahun anggaran 2026. Sejumlah kegiatan bahkan telah mencapai target 100 persen, sementara beberapa agenda lainnya masih dalam proses penyelesaian hingga akhir tahun.
“Alhamdulillah, hingga November 2026, realisasi kegiatan DP3APPKB Sulawesi Tenggara telah mencapai 80 persen, sementara realisasi anggaran berada pada angka 73 persen. Capaian ini merupakan bagian dari upaya kami menjalankan program sesuai target dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” kata Kepala DP3APPKB Sultra, Muhammad Rajulan, kepada Perdetiknews.com, Selasa 10 November 2026.
Menurut arah kebijakan program yang dijalankan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak tidak dapat dipisahkan dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Keduanya menjadi bagian penting dalam membangun keluarga dan masyarakat yang lebih sejahtera.
“Program pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan penguatan keluarga merupakan bagian penting dari pembangunan sumber daya manusia. Kami berupaya menerjemahkan arah kebijakan Gubernur Sulawesi Tenggara, Bapak Andi Sumangerukka, melalui program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat,” lanjutnya.
Kata dia, salah satu program yang menjadi perhatian DP3APPKB Sultra adalah pengarusutamaan gender. Program ini diarahkan untuk memastikan perempuan memiliki kesempatan yang setara dalam berbagai sektor pembangunan.
Perempuan memiliki peran besar dalam kehidupan masyarakat. Mereka tidak hanya menjalankan peran dalam keluarga, tetapi juga menjadi pelaku usaha, tenaga profesional, pendidik, penggerak komunitas, hingga pemimpin di berbagai bidang.
Karena itu, pemberdayaan perempuan membutuhkan dukungan kebijakan, peningkatan kapasitas, serta penguatan kelembagaan. Pemerintah perlu memastikan perempuan memiliki ruang untuk berpartisipasi dan mengambil peran dalam pembangunan daerah.
Pada Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, kegiatan pendampingan penyelenggaraan pengarusutamaan gender kewenangan provinsi telah mencapai realisasi 100 persen.
Sementara kegiatan advokasi dan sosialisasi penyelenggaraan pengarusutamaan gender mencapai 50 persen dari target dua kegiatan.
Adapun kegiatan Peringatan Hari Ibu tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara dijadwalkan berlangsung pada awal Desember 2026.
Peringatan Hari Ibu menjadi salah satu momentum untuk mengingat kontribusi perempuan dalam perjalanan bangsa sekaligus memperkuat peran mereka dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan pembangunan.
“Perempuan memiliki peran strategis dalam pembangunan daerah. Karena itu, pemberdayaan perempuan harus terus diperkuat, baik melalui peningkatan kapasitas, penguatan kelembagaan, maupun pemberian ruang partisipasi yang lebih luas,” ucapnya.
Selain pemberdayaan, perlindungan perempuan juga menjadi perhatian melalui program pencegahan kekerasan dan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO.
Lanjut Rajulan, dalam program tersebut, kegiatan advokasi dan sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan serta TPPO telah mencapai realisasi kinerja 100 persen.
Upaya pencegahan menjadi penting karena kekerasan terhadap perempuan bukan hanya persoalan fisik. Dampaknya dapat meluas pada kondisi psikologis, kehidupan sosial, ekonomi, bahkan masa depan korban.
Data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) mencatat sebanyak 192 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Sulawesi Tenggara sepanjang Januari hingga Juni 2024.
Angka tersebut menunjukkan bahwa edukasi dan sosialisasi masih diperlukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Perempuan dan anak yang menjadi korban juga harus mendapatkan akses terhadap layanan pengaduan, pendampingan, dan perlindungan.
Pencegahan kekerasan tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah. Keluarga, lingkungan pendidikan, tokoh masyarakat, organisasi sosial, serta seluruh elemen masyarakat perlu mengambil bagian.
“Kami terus mendorong penguatan edukasi dan sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Masyarakat harus berani melaporkan apabila mengetahui atau mengalami tindak kekerasan, sehingga korban bisa mendapatkan pendampingan dan perlindungan,” tegas Rajulan.
Perhatian terhadap perlindungan perempuan berjalan beriringan dengan pemenuhan hak anak. Bagi DP3APPKB Sultra, anak merupakan generasi penerus yang membutuhkan perhatian sejak dini.
Melalui Program Pemenuhan Hak Anak (PHA), sejumlah kegiatan telah mencapai realisasi kinerja 100 persen.
Kegiatan tersebut meliputi pendampingan penyelenggaraan kebijakan pemenuhan hak anak kewenangan provinsi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, pengembangan komunikasi, informasi dan edukasi pemenuhan hak anak, serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan peningkatan kualitas hidup anak.
Program tersebut diarahkan untuk memastikan anak mendapatkan hak-haknya, mulai dari pendidikan, kesehatan, identitas, pengasuhan yang layak, hingga perlindungan dari berbagai bentuk kekerasan.
Pemenuhan hak anak juga tidak dapat dilepaskan dari peran keluarga. Orang tua merupakan lingkungan pertama bagi anak untuk belajar, tumbuh, dan mengenal kehidupan.
Namun, tanggung jawab perlindungan anak bukan hanya berada di pundak keluarga. Pemerintah, sekolah, dan masyarakat juga memiliki peran dalam menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung tumbuh kembang anak.
“Perlindungan anak bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi membutuhkan keterlibatan keluarga, sekolah, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan. Anak-anak harus mendapatkan lingkungan yang aman agar dapat tumbuh dan berkembang secara optimal,” jelasnya.
DP3APPKB Sultra juga menjalankan Program Perlindungan Khusus Anak. Kegiatan advokasi dan sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan telah mencapai realisasi 100 persen.
Begitu pula kegiatan pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus.
Sementara kegiatan kerja sama para pihak dalam pencegahan kekerasan terhadap anak masih berada pada tahap persiapan administrasi pelaksanaan dan masuk dalam perubahan APBD.
Penguatan kerja sama lintas sektor menjadi bagian penting dalam memastikan upaya perlindungan anak berjalan secara menyeluruh. Sebab, persoalan kekerasan dapat terjadi di lingkungan rumah, sekolah, tempat bermain, maupun ruang digital.
Koordinasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, lembaga pendidikan, fasilitas kesehatan, aparat penegak hukum, serta organisasi masyarakat dibutuhkan agar upaya pencegahan dan penanganan dapat berjalan lebih efektif.
Tidak hanya menjalankan program pencegahan, DP3APPKB Sultra juga memperkuat pelayanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA).
Dalam laporan realisasi hingga November 2026, layanan pendampingan tenaga ahli bagi perempuan korban kekerasan tingkat daerah provinsi dan lintas daerah kabupaten/kota telah mencapai realisasi 100 persen.
Sementara layanan pengaduan atau penjangkauan bagi perempuan korban kekerasan mencatat realisasi kinerja 30 persen. Hal serupa juga terlihat pada layanan pengaduan atau penjangkauan bagi anak korban kekerasan yang mencatat realisasi 30 persen.
Dalam dokumen tersebut dijelaskan bahwa belum seluruh kegiatan penjangkauan kasus terealisasi.
Keberadaan UPTD PPA memiliki peran penting dalam memberikan akses bantuan kepada korban. Mereka membutuhkan layanan yang tidak hanya menerima pengaduan, tetapi juga memberikan pendampingan dan menghubungkan korban dengan layanan yang diperlukan.
“Keberadaan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak menjadi bagian penting dalam memastikan korban mendapatkan pelayanan. Kami ingin layanan pengaduan, pendampingan, dan penjangkauan semakin mudah diakses oleh masyarakat,” ungkapnya.
Pelayanan terhadap korban membutuhkan pendekatan yang tepat. Setiap korban memiliki kondisi dan kebutuhan yang berbeda sehingga penanganannya harus memperhatikan aspek keamanan, kerahasiaan identitas, serta kebutuhan pendampingan.
Karena itu, penguatan kapasitas lembaga penyedia layanan menjadi salah satu bagian penting dari upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas perlindungan perempuan dan anak.
Di sisi lain, DP3APPKB Sultra juga memberi perhatian pada penguatan keluarga. Salah satunya melalui Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera dengan kegiatan pembinaan pengasuhan 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK).
Kegiatan tersebut telah mencapai realisasi kinerja 100 persen.
Program 1.000 HPK menjadi salah satu upaya meningkatkan pemahaman keluarga mengenai pentingnya pemenuhan gizi, kesehatan ibu dan anak, serta pola pengasuhan sejak masa kehamilan hingga anak berusia dua tahun.
Periode tersebut merupakan fase penting dalam pertumbuhan dan perkembangan anak. Pemenuhan kebutuhan gizi, pemeriksaan kesehatan, serta pengasuhan yang baik menjadi bagian dari upaya membangun generasi yang sehat dan berkualitas.
” Keluarga merupakan fondasi utama dalam membangun generasi berkualitas. Melalui pembinaan pengasuhan 1.000 Hari Pertama Kehidupan, kami ingin meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya kesehatan, pemenuhan gizi, dan pola pengasuhan anak sejak dini,” katanya.
Penguatan keluarga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari agenda pembangunan sumber daya manusia. Keluarga yang memiliki pengetahuan dan kemampuan pengasuhan yang baik akan lebih siap mendukung pertumbuhan anak serta menghadapi berbagai persoalan sosial.
Berbagai program tersebut menunjukkan bahwa tugas DP3APPKB Sultra tidak hanya berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan administratif. Lebih dari itu, program yang dijalankan diarahkan untuk memperkuat pelayanan dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.
Dengan realisasi kegiatan sebesar 80 persen dan realisasi anggaran 73 persen hingga November 2026, masih terdapat sejumlah agenda yang harus diselesaikan hingga akhir tahun anggaran.
Peringatan Hari Ibu tingkat provinsi menjadi salah satu kegiatan yang dijadwalkan pada awal Desember. Sementara kegiatan lain yang masih dalam proses pelaksanaan terus menjadi bagian dari penyelesaian program tahun berjalan.
“Kami terus mendorong agar seluruh program yang telah direncanakan dapat berjalan sesuai target. Kegiatan yang masih dalam proses akan menjadi perhatian agar pelaksanaannya dapat diselesaikan sesuai jadwal dan ketentuan anggaran,” pungkasnya.
Bagi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, pembangunan daerah membutuhkan kerja bersama seluruh perangkat daerah. Setiap organisasi perangkat daerah memiliki tanggung jawab untuk menerjemahkan arah kebijakan gubernur ke dalam program yang memberikan manfaat bagi masyarakat.
Di bawah kepemimpinan Gubernur Andi Sumangerukka, pembangunan Sultra tidak hanya diarahkan pada penguatan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga peningkatan kualitas sumber daya manusia.
DP3APPKB menjadi salah satu perangkat daerah yang berkontribusi melalui program pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan penguatan keluarga.
Agenda tersebut membutuhkan dukungan masyarakat agar hasilnya dapat dirasakan secara lebih luas. Kepedulian terhadap perempuan dan anak harus tumbuh mulai dari lingkungan keluarga, sekolah, tempat kerja, hingga masyarakat.
Dengan berbagai program yang telah dijalankan, DP3APPKB Sultra terus mengambil bagian dalam mewujudkan pembangunan yang lebih inklusif. Perempuan didorong untuk semakin berdaya, anak-anak mendapatkan hak dan perlindungan, sementara keluarga diperkuat sebagai fondasi kehidupan masyarakat.
Pada akhirnya, kemajuan daerah bukan hanya terlihat dari pembangunan fisik. Kemajuan juga tercermin ketika perempuan memperoleh kesempatan untuk berkembang, anak-anak tumbuh dalam lingkungan yang aman, dan keluarga mendapatkan dukungan untuk membangun kehidupan yang lebih baik.
Inilah bagian dari pembangunan Sulawesi Tenggara yang terus didorong melalui kerja pemerintah daerah, termasuk DP3APPKB, dalam mendukung arah pembangunan Gubernur ASR.
Editor: Ixan – Advertorial
Tinggalkan Balasan