Jakarta, – Persoalan netralitas penyelenggara pemilihan menjadi sorotan dalam persidangan lanjutan Perkara Nomor 84/PHPU.BUP-XXIII/2025 Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna 2024. Pada Jumat (24/1/2025) ini, persidangan digelar di Gedung II Mahkamah Konstitusi (MK) dengan agenda Mendengarkan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait dan Bawaslu, serta Pengesahan Alat Bukti Para Pihak. Persidangan Majelis Panel Hakim 1 dipimpin Ketua MK Suhartoyo didampingi dua anggota panel yaitu Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh dan Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah.
Permohonan perkara ini sebelumnya diajukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Muna Nomor Urut 2, La Ode M Rajiun Tumada dan Purnama Ramadhan. Adapun Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Muna Nomor Urut 1, Bachrun dan La Ode Asrafil menjadi Pihak Terkait. Sedangkan Termohon dalam perkara ini ialah Komisi Pemilhan Umum (KPU) Kabupaten Muna.
Mengenai netralitas penyelenggara pemilihan, Termohon menyanggah dalil Pemohon yang menyebut adanya keberpihakan kepada Pihak Terkait yang merupakan Paslon Nomor Urut 1. Keberpihakan disebut Pemohon tercermin dari baliho sosialisasi Termohon yang terdapat ajakan memilih Paslon Nomor Urut 1.
Menurut Termohon, dalil Pemohon demikian merupakan salah penafsiran. Sebabnya, terdapat garis lurus vertikal yang diartikan Pemohon sebagai angka 1.
“Garis lurus putih vertikal itu untuk menutupi kalimat ‘Ayo Memilih,'” ujar kuasa hukum Termohon, Muhamad Takdir Al Mubaraq.
Tinggalkan Balasan