KENDARI, — Proses pergantian antar waktu (PAW) anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kolaka Timur (Koltim) terus berlarut dan menjadi polemik.
Penggantian yang seharusnya berjalan mulus ini terhambat lantaran calon pengganti dari PDI Perjuangan terjerat kasus hukum dan belum memiliki putusan berkekuatan hukum tetap atau inkracht.
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kolaka Timur, Anhar, membenarkan pihaknya telah menerima surat permohonan verifikasi calon PAW dari DPRD Koltim sejak 2 Juli 2025.
Namun, prosesnya terhenti setelah adanya aduan dari masyarakat terkait status hukum calon pengganti, Husain.
“Surat dari DPRD kami terima 2 Juli lalu. Kami tindak lanjuti paling lambat lima hari, namun karena ada aduan masyarakat yang menginformasikan kepada kami tentang calon PAW atas nama Husain yang tidak lagi memenuhi syarat, kami akan klarifikasi,” jelas Anhar pada Kamis, 25 September 2025.
Tinggalkan Balasan