Berdasarkan data Ditlantas Polda Sultra periode Januari hingga Oktober 2026, tercatat sebanyak 6.020 pelanggaran lalu lintas.
Pelanggaran terbanyak didominasi penggunaan knalpot tidak sesuai spesifikasi atau knalpot brong sebanyak 3.236 pelanggaran. Selanjutnya, pengendara yang tidak menggunakan helm mencapai 2.171 pelanggaran dan melawan arah sebanyak 103 pelanggaran.
Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Sultra, Prof. Dr. Ir. Adris Ade Putra, S.T., M.T., IPM., mengatakan kepatuhan terhadap aturan lalu lintas menjadi salah satu faktor penting dalam mencegah kecelakaan.
Menurutnya, berbagai pelanggaran dapat menciptakan situasi berbahaya, bukan hanya bagi pengendara yang melanggar, tetapi juga pengguna jalan lainnya.
“Pelanggaran lalu lintas dapat menciptakan situasi yang membahayakan, baik bagi pelanggar maupun pengguna jalan lainnya. Misalnya, melanggar batas kecepatan dapat mengurangi waktu pengendara untuk bereaksi, sedangkan menerobos lampu lalu lintas berpotensi menimbulkan konflik dengan kendaraan dari arah lain,” ujarnya.
Dia menilai keselamatan berkendara harus dibangun melalui pemahaman masyarakat terhadap fungsi setiap aturan lalu lintas. Karena itu, edukasi perlu dilakukan secara konsisten dan didukung pengawasan serta penegakan hukum.
Kepala Kantor Wilayah Jasa Raharja Sulawesi Tenggara, Nur Akbar, mengatakan tingginya angka pelanggaran lalu lintas terus menjadi perhatian bersama dalam upaya menekan angka kecelakaan dan fatalitas korban.
“Kami terus memperkuat koordinasi dengan Kepolisian, Dinas Perhubungan, pemerintah daerah, dan stakeholder lainnya untuk mendorong pencegahan kecelakaan. Upaya tersebut dilakukan melalui edukasi, sosialisasi, serta kegiatan yang menyasar kelompok masyarakat dan komunitas pengguna jalan,” kata Nur Akbar.
Sepanjang 2026, Jasa Raharja Kanwil Sulawesi Tenggara bersama sejumlah pemangku kepentingan telah menjalankan berbagai program keselamatan lalu lintas.
Program tersebut antara lain Pengajar Peduli Keselamatan Lalu Lintas (PPKL), Safety Campaign, Diklat Pengemudi dan Awak Angkutan Umum, Pelatihan Penanganan Gawat Darurat (PPGD), kegiatan ramp check bersama stakeholder, serta Mobile Unit Keselamatan Lalu Lintas (MUKL).
Selain itu, dilakukan pemasangan spanduk imbauan keselamatan dan survei titik rawan kecelakaan.
Jasa Raharja juga menggandeng Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang melibatkan Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara, Dinas Perhubungan, Satpol PP, dan Bapenda untuk menyampaikan pesan keselamatan melalui Operasi Gabungan (Opsgab).
Nur Akbar mengimbau masyarakat agar selalu mematuhi aturan lalu lintas, termasuk menjaga kecepatan kendaraan, menggunakan helm dan sabuk keselamatan, serta memastikan kendaraan dalam kondisi laik jalan.
“Jangan menunggu kecelakaan terjadi untuk menyadari pentingnya keselamatan. Setiap pengguna jalan memiliki tanggung jawab untuk mematuhi aturan dan menjaga keselamatan bersama,” ujarnya.
Di sisi lain, Jasa Raharja memastikan hak masyarakat yang menjadi korban kecelakaan lalu lintas dapat terpenuhi sesuai ketentuan yang berlaku.
Seluruh proses pengurusan santunan Jasa Raharja tidak dipungut biaya atau gratis. Masyarakat diimbau mengurus santunan secara langsung melalui kantor Jasa Raharja atau petugas berwenang tanpa menggunakan jasa perantara.
Dengan demikian, masyarakat dapat memperoleh pelayanan secara mudah, transparan, dan akuntabel.
Editor: Ixan



Tinggalkan Balasan